TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kolaborasi lintas sektor harus diperkuat untuk mendorong pentingnya pola hidup keseharian di tengah masyarakat yang bersifat antisipatif dalam menghadapi dampak perubahan iklim di tanah air.

"Upaya mitigasi bencana kerap berhadapan dengan siklus bencana berulang seperti banjir di berbagai kota di pantai utara Jawa, serta wilayah Indonesia lainnya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi bertema Cuaca Ekstrem dan Ancamannya Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/3).

Laporan BNPB, tambah Lestari, terdapat 292 bencana alam di Indonesia pada rentang 1 Januari-15 Februari 2024.

Bahkan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Bali dilanda longsor setelah hujan lebat, hingga menimbulkan korban jiwa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Rerie yang juga juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk cuaca ekstrem, yang dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang serta ekosistemnya yang beragam.

Catatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas), tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mengestimasi kerugian negara akibat perubahan iklim periode 2020-2024 sebesar Rp544 triliun. Kerugian lainnya adalah hilangnya nyawa warga negara akibat bencana alam yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan itu, Rerie berharap setiap warga negara menyadari bahwa kita adalah bagian dari ekosistem, yang setiap tindakan kita dalam bentuk mengekplorasi dan mengeksploitasi alam menjadi bagian dari penyebab hadirnya cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Harus jadi Prioritas

Forum diskusi tersebut dimoderatori oleh Arimbi Heroepoetri, S.H, LL.M (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI), serta menghadirkan Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. (Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) dan Dr. Agie Wandala Putra (Kepala Tropical Cyclone Warning Center /TCWC Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dian Novita Susanto (Ketua Umum DPP Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI) dan Masnuah (Perempuan Nelayan Demak) sebagai penanggap.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati berpendapat pemahaman terhadap dampak hidrometeorologi penting untuk dipahami masyarakat.

Raditya mengungkapkan, BNPB mengedepankan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak hidrometeorologi itu dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi atau menyikapi sejumlah risiko yang ada.

Dalam upaya itu, jelas Raditya, membangun sistem informasi yang mumpuni menjadi penting. Diakui dia, untuk memahami risiko bencana memerlukan sistem informasi yang baik dan data yang akurat.

Karena, tambah dia, hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami dampak anomali iklim, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui penguatan mitigasi hingga tingkat paling kecil, seperti di desa-desa.

Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah dan media massa, tegas Raditya, harus mampu diwujudkan dalam upaya membangun resiliensi masyarakat hingga tingkat desa untuk menghadapi sejumlah risiko bencana dampak perubahan iklim.

Kepala Tropical Cyclone Warning Center Jakarta - BMKG, Agie Wandala Putra berpendapat ancaman cuaca ekstrem sangat penting dipahami masyarakat. Sehingga, tambah dia, informasi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem harus mudah dipahami.