Menurut Agie, kondisi cuaca bisa diamati dan dipelajari agar masyarakat siap dan tanggap terhadap ancaman yang ditimbulkannya.

Saat ini, ungkap dia, kita sedang menghadapi dampak perubahan iklim dengan berbagai bentuknya seperti suhu muka bumi yang terus meningkat, sehingga kawasan es di puncak Jayawijaya misalnya semakin menipis.

Menurut Agie, sesuatu sedang terjadi pada bumi dengan berbagai implikasinya. Dia mengingatkan tidak semua wilayah di Indonesia memiliki karakteristik dan kondisi iklim yang sama. Sehingga, tegas Agie, kepedulian pemerintah daerah dalam memahami risiko bencana di wilayahnya masing-masing sangat penting.

Dalam merespon kondisi tersebut, Agie menyarankan agar masyarakat menjaga karakteristik di lingkungan mereka dengan berbagai upaya seperti antara lain perbaikan drainase.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Penuntasan Kasus Kekerasan di Sekolah Butuh Keterlibatan Aktif Semua Pihak

Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto mengungkapkan perubahan iklim berdampak serius pada pertanian dengan adanya kekeringan panjang, musim tanam terganggu dan terjadi ledakan penyakit tanaman.

Produksi beras pun, jelas Novita, turun 15-45 persen dari tahun sebelumnya. Bahkan, tambah dia, ada yang gagal panen.

Dampak perubahan iklim, tambah dia, bukan hanya terhadap cuaca lokal, tetapi juga dalam bentuk pemanasan global. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dan pembukaan lahan, tambah dia, mempengaruhi fenomena pemanasan global.

Menurut Novita, sejumlah upaya mitigasi harus dilakukan untuk menyikapi cuaca ekstrem, antara lain dengan pemanfaatan tanaman yang toleran terhadap cuaca dan mengupayakan biodiversifikasi.

Perempuan Nelayan Demak, Masnuah mengungkapkan ancaman perubahan iklim bagi para nelayan adalah ancaman yang nyata.

Hasil tangkapan ikan yang menurun drastis dan air rob yang menenggelamkan desa pesisir, tambah Masnuah, merupakan kenyataan yang dihadapi di keseharian.

Menurut Masnuah, perempuan sampai ikut melaut itu juga karena dampak perubahan iklim. Perempuan terpanggil untuk menjadi nelayan itu, tambah dia, karena jumlah tangkapan ikan yang terus menurun.

Ironisnya, tegas dia, pemerintah tidak memberikan perlakuan yang sama antara perempuan nelayan dan nelayan laki-laki. Selain itu, ungkap Masnuah, sejumlah kebijakan pembangunan di kawasan pesisir juga tidak mendukung perbaikan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembangunan jalan tol dan izin penambangan pasir di kawasan sedimentasi sekitar pesisir Kabupaten Demak, ujar Masnuah, malah mempercepat tenggelamnya desa-desa di kawasan itu.(*)