TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak pengurus Putra Putri TNI AD, AL, dan AU untuk menjaga soliditas kebangsaan. Bamsoet bersama Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU) akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Setelah sebelumnya, ia sudah melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (FKPPAL), dan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD). Setelah diselenggarakan oleh masing-masing organisasi, puncaknya akan diselenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Gabungan bersama PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD.

Sebagai wujud soliditas kebangsaan, khususnya di masa peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mengingat tantangan bangsa ke depan sangat besar, khususnya dari sektor perekonomian yang jika tidak diantisipasi sejak dini bisa mengakibatkan dampak sosial, politik, dan kebangsaan yang besar.

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap mulai derasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat situasi perekonomian dunia yang tidak stabil. Saat ini saja, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024. Selain itu, setidaknya sudah ada 6 pabrik besar yang tutup, dan 4 pabrik besar yang melakukan PHK untuk efisiensi. Sektor ekonomi digital juga turut terkena, Tokopedia telah mengumumkan PHK pada 450 orang karyawannya," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD, di Jakarta, Senin (24/6/24).

Hadir antara lain, Ketua Umum HIPAKAD Hariara Tambunan, Ketua Umum FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Umum PPPAU Fastabiqul Khairat. Hadir juga jajaran FKPPAL antara lain, Tommy Hutape, Imam Pusbaya, Yuni Salviah, Yefta Kaligis, dan Andrea. Serta jajaran PPPAU antara lain, Wakil Ketua Umum Dimas Andrew, Wasekjend Dwi Krishna, Wasekjend Mustika Retnowati, dan Ketua Pengurus Daerah Sulawesi Selatan M.Ramdhan.

Baca juga: Dukung Konser Bruno Mars di Jakarta, Bamsoet: Bisa Mendorong Peningkatan Ekonomi Nasional

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun training/pelatihan.

"Data lain dari Litbang Kompas, jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66 persen kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, 2 dari 3 kaum muda produktif berusia dibawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, derasnya gelombang PHK yang menyebabkan pengangguran, jika tidak disikapi dengan serius dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi sosial di masyarakat menjadi panas.

"Peristiwa Mei 1998 mengajarkan kepada kita bahwa gonjang ganjing ekonomi bisa berdampak pada sosial, politik, dan berujung pada masalah disintegrasi bangsa," jelas Bamsoet," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto sudah memiliki berbagai cara dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan. Langkah tersebut patut didukung oleh berbagai kalangan. Langkah Prabowo tersebut setidaknya terbagi dalam lima langkah.

Pertama, mengenai kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama generasi muda bangsa untuk mendapatkan makanan bergizi dan akses seluasnya terhadap pendidikan. Kedua, Ketahanan pangan sebagai pertahanan bangsa Indonesia melalui food safety nets, memastikan Indonesia kuat di bidang pangan. Ketiga, diversifikasi segala lini sumber sumber daya yang ada melalui pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi informasi.

"Keeempat, Iklim usaha, pariwisata, dan optimalisasi resources; dan Kelima, Gagasan keseimbangan geopolitik antara China, Barat dan Amerika Serikat, Timur Tengah, serta negara-negara Afrika. Dititik ini, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan dan kepentingan Indonesia adalah hak yang utama, sehingga Indonesia tidak bisa hanya memihak pada satu kekuatan saja. Melainkan juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak," pungkas Bamsoet. (*)