Setelah enam tahun upaya negara dengan dana ribuan triliun rupiah bagi pengembangan pendidikan generasi muda bangsa, kini tentu saja layak untuk mengedepankan pertanyaan tentang pencapaian atau apa saja yang sudah dihasilkan? 

Kewajiban negara-bangsa bagi pembangunan jiwa raga segenap warga negara memang mencatatkan progres, sebagaimana tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sepanjang periode 2010-2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat 0,77 persen per tahun.

Baca juga: Terima Pengurus Dewan Pimpinan Pusat LDII, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Sekolah Virtual Kebangsaan

Namun, ketika menyoroti pembangunan manusia Indonesia itu dari aspek pendidikan anak dan remaja, harus diterima kenyataan bahwa masyarakat memang merasakan progres sektor pendidikan nasional belum signifikan. 

Faktanya memang terdengar dan terlihat pahit. Betapa tidak, masih begitu banyak keluarga merasa tidak nyaman karena harus berjuang ekstra keras agar putra-putri mereka bisa mendapatkan akses atau diterima di sekolah terdekat.

Menyekolahkan anak, bagi sebagian orang tua, masih dirasakan sebagai kewajiban keluarga yang teramat sulit. Pada setiap awal tahun ajaran baru, akan selalu terdengar keluhan banyak keluarga tentang kesulitan mendapatkan akses bagi anak mereka diterima di sekolah. Kesulitan jutaan anak mendapatkan tempat di sekolah untuk belajar tentu saja menghadirkan akibat yang amat memprihatinkan.

Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang diolah Bappenas pada 2022, anak-remaja usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Jumlah ini memperlihatkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlah mencapai 3.939.869 anak. 

Rinciannya, sebanyak 491.311 anak usia sekolah drop out pada tahun ajaran baru, dan sebanyak 252.991 anak putus sekolah di tengah jenjang. Tak kurang dari 238.320 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran baru. Juga tercatat sedikitnya 3.356.469 anak usia sekolah sudah drop out pada tahun-tahun ajaran sebelumnya. 

Melengkapi gambaran itu, Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini sudah mempublikasi data tentang 10 juta remaja atau Gen Z yang tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja. Tidaklah bijaksana jika data-data resmi ini hanya menjadi bahan obrolan atau sekadar diratapi.

Sebagai persoalan, data dan fakta ini patut direspons dengan penuh kebijaksanaan. Mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya seturut titah konstitusi, negara harus segera melakukan intervensi dengan solusi yang tepat agar belasan juta anak-remaja itu siap menghadapi masa depan mereka yang boleh jadi bakal sarat tantangan. 

Mereka layak memperoleh pendidikan yang memadai agar punya kompetensi ketika memasuki dunia kerja yang terus berubah.  

Baca juga: Terima Menteri Agama, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji Jemaah Indonesia

Dengan memaknai data dan fakta tadi, gagasan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan prioritas program membuka akses seluas-luasnya bagi anak-remaja usia sekolah untuk mengenyam pendidikan menjadi sangat relevan. 

Jika prioritas program ini bisa direalisasikan, setidaknya akan menyelamatkan masa depan puluhan juta anak-remaja yang saat ini tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya.   

Modal dasar untuk membiayai program ini sudah ada, yakni kewajiban negara mengalokasikan 20 persen dari total nilai APBN untuk anggaran pendidikan yang sudah dimulai sejak 2019. 

Fakta dan data tentang belasan juta anak-remaja putus sekolah hendaknya dijadikan indikator sekaligus pijakan untuk evaluasi, untuk kemudian berupaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang nilainya per tahun mencapai ratusan triliun rupiah itu.