TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara bersama lima Pimpinan MPR RI lainnya yakni, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Yandri Susanto, Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad menggelar Kunjungan/ Silaturahmi Kebangsaan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua MPR Periode 2014-2019, Zulkifli Hasan, di Gedung DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Turut hadir mendampingi para Pimpinan MPR tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR, Hentoro Cahyono.

Kedatangan para Pimpinan MPR RI ini disambut langsung tuan rumah, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno dan langsung diantar ke ruang pertemuan di lantai III Gedung DPP PAN. Selang beberapa saat, Zulkifli Hasan tiba dan menemui para Pimpinan MPR serta langsung melakukan kegiatan silaturahmi kebangsaan.

Usai pertemuan, kepada awak media, Amir Uskara menyampaikan bahwa dialog dengan Ketum PAN yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan RI ini, berlangsung akrab dan hangat.

"Banyak hal yang kita diskusikan pada pertemuan hari ini dengan Pak Zul, termasuk arah pembangunan bangsa ini ke depan ini gimana?. Ada satu hal, dalam diskusi itu yang kita sama-sama sepakat yakni, memang harus ada roadmap dalam rencana pembangunan nasional kita ke depan," ujar Pimpinan MPR dari PPP ini.

Diungkapkan Amir Uskara, hal itu sangat penting buat bangsa Indonesia. Jangan lagi ada visi dan misi negara sesuai dengan visi misi pemimpin. Jika pemimpin berganti maka bergantilah visi dan misi itu.

" Saya pribadi menangkap, kegiatan silaturahmi kebangsaan ini sangatlah dibutuhkan kita semua, karena berdampak baik. Pertama, kita berharap ada kesamaan pandangan dan ada benang merah dari pemikiran-pemikiran para petinggi dan para tokoh-tokoh bangsa ini. Yaitu, Indonesia harus memiliki target mau kemana Indonesia ke depan. Tidak lagi seperti sekarang ini yang setiap saat, selalu ada perubahan. Terkait PPHN, saya kira itu sudah menjadi satu kesatuan pandang, dan tidak ada yang tidak setuju akan hal itu," terangnya.

Dalam kesempatan itu, lanjut Waketum PPP Amir Uskara, Zulkifli Hasan menyinggung sedikit soal amandemen dan kaitannya dengan sistem pemilu. Zulkifli Hasan berharap, agar pemilu tetap langsung oleh rakyat.

"Ini pendapat beliau, walaupun ada beberapa alternatif tadi disampaikan Ketua MPR, berdasar dari aspirasi masyarakat yang kita serap selama ini terkait amandemen UUD 1945. Diantaranya, ada yang minta kembali ke UUD 1945 asli, lalu ada yang ingin kembali ke Dekrit 1959 dan ada juga yang minta perubahan terbatas. Serap aspirasi kepada elemen bangsa, salah satunya melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan ini, akan terus digencarkan untuk mencari formula yang tepat terkait amandemen ini, " tandasnya.