Melihat komposisi Panitia 8 yang tidak proporsional maka Soekarno dengan kenegarawanannya membentuk Panitia 9 sebab bila masih berjumlah 8 orang maka hal demikian tidak menyelesaikan masalah karena tidak adil dan tidak akan menghadirkan suatu kompromi sebab komposisnya timpang.

Di Panitia 9 ada empat dari kalangan nasionalis non-agama dan lima dari kalangan nasionalis agama. Dari kalangan nasionalis non-agama adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan Achmad Soebardjo. Sedang dari kalangan nasionalis agama adalah Alexander Andries (AA) Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim. “Lima dari kelompok nasionalis agama, empat Muslim, satu kristiani yakni AA Maramis”, ungkap HNW.

HNW dengan tegas mengatakan dirinya tidak menggunakan istilah kelompok nasionalis dan agama sebab hal demikian akan menimbulkan kesalahan pikiran orang. Bila menggunakan istilah itu seolah-olah yang nasionalis tidak beragama, yang beragama tidak nasionalis. “Itu pendapat yang tidak tepat”, paparnya.

Meski berbeda golongan dan agama, akhirnya Panitia 9 menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Meski sudah sepakat Pancasila namun saat itu masalahnya belum selesai sebab Sila I yang masih mengadung 7 kata, yakni ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ mendapat respon keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Salah satu toko yang merasa keberatan dengan 7 kata itu adalah Mr. Latuharhary.

Meski ada keberatan hal demikian menurut HNW tidak membuat bangsa ini pecah namun Bapak dan Ibu Bangsa tetap mampu dan mau mencari solusi. Salah satu anggota Panitia 9, yakni Bung Hatta, bertemu dengan tokoh-tokoh umat Islam kemudian menyampaikan tentang masalah ini. “Tanpa berlama-lama 4 tokoh umat Islam itu memahami dan menyepakati untuk mengubah 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Mahaesa”, ujarnya. “Sikap umat Islam yang menerima penghapusan 7 kata membuat bangsa ini selamat dari perpecahan, dan disepakatilah rumusan akhir dari Pancasila, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dan termaktub dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 45”tambahnya.

“Jadi keterbukaan, kebersamaan, keberanian berpendapat, menerima pendapat, berdialog secara dewasa, mencari dan menyepakati maslahat terbesar bagi bangsa dan negara, itulah yang menjadi keteladanan dan kenegarawanan yang diwariskan Bapak & Ibu Bangsa dan menjadi solusi atas berbagai masalah bangsa”, tegasnya.

HNW lebih lanjut mencontohkan banyak peristiwa bisa tersolusikan berkat adanya faktor di atas, seperti kembalinya bentuk negara ke NKRI. “Ketua Fraksi Islam Masyumi di Parlemen, Mohammad Natsir, dengan dukungan dari kelompok Katolik, Kristen, dan yang lainnya, berjasa mengembalikan bentuk negara dari RIS ke NKRI, sesuai cita-cita Indonesia Merdeka”, ujar pria asal Jawa Tengah itu.

Karenanya HNW berkesimpulan dan berharap agar keberagaman agama tidak membuat bangsa ini pecah atau terpisah namun justru bisa makin kuat dan bersatu padu. “Agama yang menjadi Sila Pertama Pancasila dan ketentuan UUD 45, menjadi Solusi masalah bangsa dan bukan sebaliknya”, pungkasnya, yang disambut sangat antusias oleh ratusan peserta Sosialisasi dari Center Kristen Indonesia yang meminta MPR dan HNW kembali mensosialisasikan 4 pilar MPRRI bekerja sama dengan CKI.