Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Berikan Kuliah Umum di Lemhanas RI, Ketua MPR RI Bamsoet: Indonesia Perlu Miliki Angkatan Siber

Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dewan Pengawas Yayasan Pembela Tanah Air Pusat (YAPETA) Bambang Soesatyo menekankan ke

Editor: Content Writer
zoom-in Berikan Kuliah Umum di Lemhanas RI, Ketua MPR RI Bamsoet: Indonesia Perlu Miliki Angkatan Siber
Dok. MPR RI
Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dewan Pengawas Yayasan Pembela Tanah Air Pusat (YAPETA) Bambang Soesatyo dalam Kuliah Umum Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan 66 dan 67 Tahun 2024 Lemhannas RI, di Auditorium Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dewan Pengawas Yayasan Pembela Tanah Air Pusat (YAPETA) Bambang Soesatyo menekankan kembali pentingnya Indonesia membentuk matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber (AS).

Matra ke-IV ini bakal memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan. Berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam five power defence arragement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Serta berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, China, dan Amerika.

Baca juga: Hadir di FGD Forum Aspirasi Konstitusi, Ketua MPR RI Bamsoet: UUD 1945 Bukanlah Kitab Suci

"Terlebih dunia sudah memasuki era internet of military things/internet of battle-field things, dimana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal, sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Palestina - Israel," ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan 66 dan 67 Tahun 2024 Lemhannas RI, di Auditorium Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Hadir antara lain, Ketua Umum YAPETA Tinton Soeprapto, Dewan Pengawas YAPETA sekaligus KSAD ke-25 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Deputi Pendidikan Lemhannas Marsekal Muda TNI Andi Heru, dan Direktur Operasional Lemhannas Brigjen TNI Jainudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan ini menjelaskan, internet of military things juga menunjukan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada data dan informasi. Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk angkatan siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personil.

"Jika tidak segera diantisipasi, dampak yang dihasilkan dari perang G-V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya. Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista Militer. Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan," jelas Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet Tekankan Pentingnya PP tentang Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Non-Organik TNI/Polri

Berita Rekomendasi

Alumni Lemhannas KSA XIII 2005 dan Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam di remote dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh kita.

Hal seperti itu bisa saja terjadi. Saat ini saja, jika kita melaporkan kehilangan handphone, dari kantor pusat bisa langsung di destruct sehingga si pencuri tidak bisa menggunakan.

"Karena itu, kedepan saat membeli alat tempur atau sarana prasarana critical infrastructure dari luar negeri, beberapa codingnya harus diganti oleh angkatan siber. Sehingga pabrikan asalnya tidak lagi punya kendali penuh. Hal ini untuk meminimalisir anasir jahat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkas Bamsoet. (*)

Baca juga: Bamsoet Minta Pemilik Senjata Api yang Punya Izin Siap Bela Negara Saat Keadaan Darurat

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas