TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, merilis lima buku sekaligus dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Salah satunya adalah buku berjudul "Biografi Politik Bambang Soesatyo. Pemimpin Adaptif di Era Disrupsi", yang ditulis oleh para jurnalis. Sementara itu, empat buku lainnya merupakan karya Bamsoet sendiri.

Empat buku karya Bamsoet yang diluncurkan termasuk buku ke-33 yang berjudul "Legacy MPR RI Periode 2019-2024. Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara", serta buku ke-34 yang berjudul "Empat Pilar MPR RI, Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi".

Sedangkan dua buku lainnya adalah buku ilmu hukum "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" serta "Pembaruan Hukum", sebagai bahan ajar dari mata kuliah yang disampaikan Bamsoet dalam kapasitasnya sebagai dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN).

Berkat produktivitasnya yang luar biasa dalam menulis, tidak mengherankan jika Bamsoet menerima dua Rekor MURI pada tahun 2023. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI dengan jumlah buku terbanyak, yaitu 31 judul, serta sebagai Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI yang secara konsisten merespons isu-isu kenegaraan setiap hari.

"Berbagai buku tersebut merupakan wujud karya bakti diujung masa pengabdian saya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, setelah sebelumnya diberikan amanah sebagai Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR. Tidak terasa di usia ke-62 tahun, alhamdulilah saya sudah menerbitkan 34 buku dan dua buku bahan ajar kuliah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal pembangunan hukum dan berbagai hal seputar penguatan soliditas kebangsaan," ujar Bamsoet dalam peluncuran lima buku, di Parle Senayan Park, Selasa (10/9/24).

Hadir antara lain, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua KY Amzulian Rifai, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai, Anggota DPD Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Anggota BPK Ahmadi Noor Supit.

Hadir pula tokoh senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Komjen Pol (purn) Mochamad Iriawan, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian BS Center Prof. Didin Damanhuri, dan Pakar Komunikasi Politik Effendy Ghazali.

Baca juga: Konsisten dalam Berpolitik, Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku Kepedihan Berubah Senayan Darul Siska

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, buku "Legacy MPR RI Periode 2019-2024. Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara" mengkaji secara komprehensif berbagai aspek terkait peran dan kontribusi MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Materi yang dibahas merupakan legacy MPR periode 2019-2024 yang meliputi Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Badan Kehormatan MPR, tata tertib MPR, serta substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Dengan mengkaji berbagai aspek terkait MPR, diharapkan pembaca memahami pentingnya MPR dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara. Buku ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPR serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga MPR di masa depan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam buku "Empat Pilar MPR RI. Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi" membahas pentingnya nilai-nilai fundamental Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Empat Pilar MPR juga bisa menjadi filter dalam menghadapi tahun politik, agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh untuk saling berkonflik karena beda pilihan. Bagi setiap penyelenggara negara serta segenap warga negara Indonesia, harus memiliki keyakinan, bahwa prinsip-prinsip dalam Empat Pilar MPR merupakan bagian dari prinsip moral ke-Indonesia-an yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," terang Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), dan Universitas Jayabaya ini menjelaskan bahwa buku bahan ajar "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" ditulis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Sementara itu, buku "Pembaruan Hukum" disusun untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai reformasi hukum di Indonesia, yang merupakan isu penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

"Mudah-mudahan kedua buku bahan ajar tersebut dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan, kalangan akademisi, mahasiswa serta khalayak umum," pungkas Bamsoet. (*)

Baca juga: Bamsoet Nilai Indonesia Kehilangan Arah atas Pilihan Demokrasi