TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono menyatakan dukungan penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

Pidato tersebut membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Bagi Agus Jabo, pidato itu menjadi penegasan arah baru pembangunan nasional. Arah ini kembali berpijak pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, amanat Pasal 33 UUD 1945, dan prinsip Ekonomi Pancasila.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara berdaulat untuk mengatur dan mengelola perekonomian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, negara tidak menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar bebas.

"Pidato Presiden Prabowo adalah penegasan bahwa APBN bukan sekadar angka-angka keuangan negara, tetapi alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945," ujar Agus Jabo dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Wamensos Agus Jabo Pimpin Tim Khusus untuk Dalami Pengadaan Sekolah Rakyat

Agus Jabo menambahkan, konsep ekonomi yang dibangun pemerintahan Prabowo merupakan wujud nyata Ekonomi Pancasila. Ia memaknainya sebagai ekonomi yang dikelola secara gotong royong oleh negara, swasta, dan rakyat dengan tujuan utama keadilan sosial.

Dalam konsep itu, ia menilai negara tetap harus memegang peran strategis pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kendati demikian, ruang partisipasi bagi pihak lain tetap dibuka lebar.

"Namun, di saat yang sama, swasta dan rakyat juga diberi ruang untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Inilah semangat ekonomi Indonesia yang sesungguhnya," katanya.

Agus Jabo menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo mencerminkan lima prinsip utama ekonomi dalam UUD 1945.

Pertama, ekonomi yang religius dan memperkuat persatuan nasional. Pembangunan ekonomi semacam ini tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai moral, gotong royong, dan persaudaraan kebangsaan.

Baca juga: Wamensos Agus Jabo: Kampung Berdaya dan PPSE Dorong Masyarakat Lebih Produktif

Kedua, ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Wujudnya berupa pembangunan yang memastikan rakyat kecil memperoleh akses terhadap pangan, pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kesehatan.

Ketiga, ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. Agus Jabo menyebut pemerintah saat ini menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, serta penguatan produksi dalam negeri sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Keempat, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir elite, melainkan membuka ruang sebesar-besarnya bagi petani, nelayan, buruh, UMKM, dan pelaku ekonomi rakyat untuk berkembang.

"Ekonomi Indonesia tidak boleh dikuasai asing dan oligarki. Kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ucap Agus Jabo.

Kelima, sekaligus yang menjadi muara dari seluruh prinsip sebelumnya adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Prinsip ini menekankan pembangunan yang mengurangi ketimpangan dan memastikan seluruh rakyat di wilayah Indonesia memperoleh manfaat pembangunan secara merata.

Baca juga: Dukung Program Sekolah Rakyat, Komite Eksekutif Otsus Papua Temui Wamensos Agus Jabo