TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 (tiga) solusi menyelesaikan masalah menahun pengelolaan sampah di Ibu Kota. Ketiga solusi yang disebut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) ini meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang, yaitu KSD Pengurangan Sampah di Sumber, KSD Optimaliasasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, dan KSD Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).

Ketiga solusi ini dicetuskan Pemprov DKI Jakarta dengan harapan nantinya semua pihak tidak lagi bertumpu pada TPST Bantargebang untuk menyelesaikan pengelolaan sampah. Hal ini lantaran TPST Bantargebang diprediksi tidak dapat lagi menampung sampah pada 2022 karena sudah penuh. Inilah tiga KSD yang menjadi solusi masalah pengolahan sampah di Jakarta.

Solusi pertama ialah SAMTAMA, sebagai upaya pengurangan masalah dari sumbernya, dalam hal ini sampah rumah tangga. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginisiasi program pengurangan sampah melalui RW-RW percontohan, pengembangan bank sampah, pengembangan TPS 3R (Recycle Center), kampanye dan menyusun regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, seperti menggunakan wadah daging kurban ramah lingkungan, dan lain-lain.

“Pengelolaan sampah memerlukan perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan mindset bahwa kota bukan hanya sekadar terlihat bersih dan rapi dengan mengirimkan sampahnya ke TPST Bantargebang, tapi mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Kita harus memulai kegiatan pengurangan sampah dengan aktivitas kurangi dan mendaur ulang," kata Anies.

Sebelum kehadiran SAMTAMA, kesadaran pengelolaan sampah di rumah warga Jakarta masih sedikit. Untuk itu, Pemprov DKI membagi kegiatan SAMTAMA jadi dua bagian: Laskar SAMTAMA dan Kampung SAMTAMA.

Kampung SAMTAMA  ini telah menjaring 330 relawan di 22 RW, sedangkan Laskar SAMTAMA diseleksi sebanyak 209 dari 429 orang yang daftar untuk jadi relawan. Sebanyak 209 orang itu terdiri dari 185 relawan umum dan 24 relawan dokumentasi.

Relawan Laskar SAMTAMA berasal dari beragam pekerjaan, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai swasta, guru, seniman, bahkan ada ASN Pemprov DKI Jakarta.

Kedua, optimalisasi TPST Bantargebang. Pemprov DKI bekerja sama dengan BPPT membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sekarang sudah beroperasi.

Kepala BPPT Hammam Riza menyebutkan, PLTSa akan menjadi model bagi pembangunan pembangkit listrik sejenis di kota-kota besar lainnya.

"Jadi model PLTSa ke depan kalau mau dibangun di tengah kota, yang terpenting adalah bagaimana ini PLTSa dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya nanti. Hal inipun merupakan penunjang dari society 5.0," ujar Hammam, di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Beberapa tindakan optimalisasi TPST Bantargebang lainnya adalah penggalian sampah lama dari landfill (landfill mining) untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif (Refused Derived Fuel) industri semen.

Bahan bakar alternatif sampah ini setara dengan nilai kalor batu bara muda. Langkah-langkah ini dapat memperpanjang masa manfaat TPST Bantargebang. Dengan kata lain, berguna sebagai langkah-langkah mitigasi, mengingat Bantargebang diprediksi akan penuh pada 2022.

Ketiga, KSD Intermediate Treatment Facility (ITF). Proyek ini merupakan pembangunan tempat pengelolaan sampah di dalam kota yang disebut-sebut akan menjadi yang terbesar di dunia. Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat unit ITF yang masing-masingnya dapat mengelola 2.200 ton sampah per hari.

Proyek senilai Rp 750 miliar per unit ITF ini akan mampu mengelola seluruh sampah Ibu Kota, sehingga tak perlu lagi mengandalkan TPST Bantargebang. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) atau PPA (Power Purchase Agreement) juga berhasil disepakati antara perusahaan publik asal Finlandia, Fortum dengan PT PLN (Persero) dengan PT Jakarta Solusi Lestari (JSL)—Perusahaan Patungan PT Jakpro sebagai operator ITF Sunter.