TRIBUNNEWS.COM - Musim hujan tahun ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Berbagai upaya pengendalian banjir telah dilakukan, begitu pula dengan penyiapan posko pengungsian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang antisipasi penularan COVID-19 yang bisa saja terjadi di posko pengungsian.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Sabdo Rianto, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan agar posko pengungsian harus direkayasa sedemikian rupa agar tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus Corona atau SARS-CoV-2.

Baca juga: Anies Baswedan Akhirnya Angkat Suara Jawab Kritikan Soal Acara Rizieq Shihab, Ini Penjelasannya

"Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, bapak Anies Baswedan, beberapa kali pada saat rapat koordinasi, beliau menyampaikan hal-hal terkait tracing di tempat pengungsian, apabila terjadi penanganan banjir di masa pandemi COVID-19," kata Sabdo, Senin, (16/11/2020).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sabdo menuturkan, pihaknya lantas berkoordinasi dengan para Wali Kota, Camat, hingga Lurah, terutama di wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir untuk menyiapkan dan menambah jumlah posko pengungsian. "Jumlahnya sudah kami minta dua sampai tiga kali lipat dari jumlah dalam kondisi normal (sebelum wabah COVID-19)," tuturnya.

Lebih lanjut, Sabdo menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah tempat penginapan, mulai dari hotel bintang satu, wisma, hingga indekos untuk menjadi posko pengungsi banjir apabila suatu waktu diperlukan.

Menurutnya, dengan semakin banyak tempat pengungsian, maka mampu meminimalisir penumpukan pengungsi di posko-posko pengungsian yang telah disiapkan. Jika terjadi penumpukan pengungsi, maka akan mengakibatkan sulitnya menjaga jarak, sehingga berdampak pula pada meningkatnya potensi penularan COVID-19.

"Dengan adanya jarak antara pengungsi satu dengan yang lainnya, maka penularan bisa dihindari," imbuhnya.

Baca juga: Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan di Jakarta, Azas Tigor: Wong Satgas Covid Saja Takut Anies

Para pengungsi yang ditempatkan di posko pengungsian akan dibuat berjarak. Satu keluarga akan menempati satu kamar atau satu tempat yang telah disediakan. Akses keluar-masuk di tempat pengungsian juga akan dirancang sedemikian rupa, sehingga meminimalisir kerumunan.

"Tentunya wajib protokol 3M, ada masker, dan tempat cuci tangan, selain antarpengungsi berjarak," katanya.

Selaras dengan kebijakan tersebut, Yoan, warga Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, menyampaikan Pemeritah Provinsi DKI Jakarta memang perlu memperbanyak tempat pengungsian. Jangan sampai, menurutnya, terjadi penumpukan warga di satu lokasi pengungsian.

"Memang biasanya di tenda-tenda pengungsian itu warga bertumpuk. Jangan sampai seperti itu di masa pandemi. Kalaupun kita terapkan protokol kesehatan, dengan kondisi seperti itu pasti rentan terjadi penularan," ungkapnya.

Baca juga: Tiga Desa di Kabupaten Pacitan Diterjang Banjir Bandang, Sebagian Warga Mengungsi

Yoan menuturkan, banjir yang terjadi awal tahun disebabkan Kali Cipinang meluap. Ia dan keluarga mengungsi di posko yang disediakan kelurahan. Menurut dalam kondisi normal posko pengungsian yang disediakan sudah terbilang layak dan tidak penuh. Namun, apabila dalam kondisi pandemi, tentu diperlukan penyesuaian dan penambahan area agar warga dapat menjaga jarak.

"Jadi, dalam kondisi seperti sekarang, posko pengungsian harusnya lebih luas. Saya setuju jika menggunakan GOR atau wisma milik pemerintah, jadi kami sebagai pengungsi ini juga bisa jaga jarak," katanya.