TRIBBUNNEWS.COM - Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Jakarta terus mengembangkan sistem transportasi massal demi menunjang aktivitas warganya.

Untuk menunjang keberhasilan transportasi di Jakarta, perlu integrasi beragam moda transportasi yang sudah ada.

Kolaborasi dengan berbagai pihak pun perlu dilakukan demi mendukung kehidupan masyarakat urban.

"Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, menciptakan kondisi dan situasi lalu lintas yang tertib, serta aman. Dan ini harus dipersiapkan dengan baik," ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat Apel Bersama Penanganan Kemacetan Lalin di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ia menambahkan, seluruh aspek, baik itu keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat serta pengguna jalan pun harus dikoordinasikan secara profesional dan terukur dengan berbagai pihak.

Heru juga menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang terintegrasi, untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas warga, sekaligus mendorong penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan.

"Hal ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi antarmoda, tetapi juga integrasi layanan ticketing, pengurangan u-turn, hingga penerapan jalan satu arah pada jam-jam tertentu adalah beberapa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan kemacetan lalu lintas dalam dua tahun ke depan," ujarnya.

Pj Gubernur Heru juga memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam integrasi transportasi. Heru yang baru dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada Senin (17/10/2022) ini menyambangi kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, untuk bertemu Menteri Erick Thohir, pada Rabu (19/10).

Kolaborasi antara DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat perlu diperkuat, agar sarana mobilitas warga bisa tersambungkan secara total.

"Saya meminta waktu kepada Pak Menteri BUMN untuk mengintegrasikan transportasi publik secara menyeluruh. Ini sudah ada tahapannya. Dari sisi kami (Pemprov DKI), akan dilakukan pembahasan secara mendalam. Setelah itu, baru kita diskusikan kembali bersama BUMN," ujar Heru.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, tujuan kolaborasi ini perlu dilakukan secepat mungkin mengingat berbagai sistem transportasi umum di berbagai kota besar dunia sudah memiliki satu sistem payung hukum, sehingga mobilitas warga menjadi teratur.

"Kita bisa mencontohkan banyak negara, seperti Inggris dan Singapura, ketika memiliki transportasi publik yang bersinergi secara total. Sebenarnya kita (di Jakarta) sudah terjadi (integrasi). Namun, kita harus dorong lagi, agar bisa menjadi satu kesatuan dengan satu sistem dan satu payung hukum," ucap Erick.

Penataan Stasiun

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, sebagai Ibu Kota, Jakarta harus memperhatikan sarana moda transportasi umumnya, termasuk tempat yang menjadi titik temu antara penumpang dan modanya, yaitu kawasan stasiun.