TRIBUNNEWS.COM - Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi perairan terintegrasi, lewat program revitalisasi pelabuhan di empat pulau, yaitu Pramuka, Sebira, Pari, dan Tidung.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, revitalisasi di empat pulau tersebut penting dilakukan lantaran pelabuhan merupakan tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau moda transportasi.

"Dalam kegiatannya, pelabuhan memiliki (berbagai) fungsi, di antaranya fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka diperlukan fasilitas penunjang pelabuhan,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Syafrin menambahkan, proyek revitalisasi pelabuhan di empat pulau itu dilakukan dengan meningkatkan fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka, pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan terminal pelabuhan dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Baca juga: Wujudkan Jakarta Kota Global, Pemprov DKI Terus Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Kemudian, pekerjaan revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira mencakup pembuatan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing, pekerjaan infrastruktur dan pendukung, pembuatan pagar, hingga pengerjaan alat pengolah air laut menjadi air bersih atau Sea Water Reserve Osmosis System (SWRO).

"Untuk revitalisasi Pelabuhan Pulau Pari meliputi pengerukan kolam labuh, pekerjaan dermaga, pekerjaan breakwater, dan pekerjaan dinding penahan tanah (sheet pile),” ujar Syafrin.

Terakhir, pekerjaan revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung Lanjutan mencakup pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pembangunan terminal dan pengelola, pembuatan pos jaga, kantin, mess karyawan, dan musala, pekerjaan rumah generator set (genset), pekerjaan Ground Water Tank (GWT) dan ruang pompa.

Selanjutnya, pekerjaan pagar depan, pekerjaan ruang penjemputan, pekerjaan landscape, pengerukan kolam labuh zona 2, pekerjaan dermaga 3, serta pekerjaan dermaga apung.

Revitalisasi pelabuhan di empat pulau ini pun, disebut Syafrin, sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Pada 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta juga telah merampungkan pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Muara Angke yang berlokasi di Jakarta Utara.

Baca juga: Pemprov DKI Gandeng Pemerintah Pusat Wujudkan Jakarta Kota Global

Kehadiran pelabuhan ini pun diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu yang ingin ke daratan Jakarta atau sebaliknya. Terminal pelabuhan seluas 6.700 meter persegi ini kini dilengkapi ramp, lift, eskalator, dan toilet khusus bagi difabel sehingga ramah disabilitas.

Kemudian, pelabuhan ini dilengkapi pula dengan taman, musala, ruang tunggu berkapasitas 800 orang, kantin atau pusat jajanan serba ada (pujasera), dan lahan parkir yang cukup memadai. Pelabuhan ini pun dilengkapi dengan layar informasi keberangkatan, sistem pintu masuk dengan e-ticketing, serta kamera CCTV untuk mencegah tindak kriminal.

Pelabuhan Muara Angke diharapkan tak hanya sebagai penghubung saja, tapi juga simbol kesetaraan bagi warga Kepulauan Seribu, dengan segala fasilitas modern yang sama seperti transportasi darat.

Pentingnya perbaikan transportasi air di Kepulauan Seribu

Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu ini diapresiasi pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.

"Pembangunan atau revitalisasi dermaga itu sudah bagus. Karena Jakarta itu tidak hanya wilayah daratan saja, tapi wilayah perairan di Kepulauan Seribu juga harus diperhatikan,” katanya saat dihubungi TribunJakarta.com.

Meski demikian, Djoko menilai, pekerjaan Pemprov DKI Jakarta tak boleh hanya sebatas merevitalisasi pelabuhan saja. Menurutnya, perbaikan juga harus dilakukan terhadap kapal-kapal yang digunakan untuk menyeberang.

Kapal-kapal kayu yang hingga saat ini masih digunakan pun disebutnya harus segera dilarang beroperasi dan diganti dengan yang lebih modern, untuk memberikan rasa nyaman serta aman bagi para penumpang.

Baca juga: Jelang Perpindahan Ibu Kota, Pemprov DKI Wujudkan Transformasi Digital Menuju Jakarta Kota Global

"Ibaratnya kalau di darat itu tidak hanya bangun terminalnya saja, tapi sistemnya juga harus dibangun. Kapal-kapal kayu boleh untuk wisata, tapi transportasi antarpulau untuk jarak jauh harus ganti yang lebih bagus,” tutur Djoko.

Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat perbaikan di sektor transportasi perairan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta bisa mereplikasi sistem yang dijalankan Transjakarta untuk transportasi perairan.

"Modelnya seperti Transjakarta, Pemprov DKI bisa memberikan subsidi untuk operator kapal. Karena perbaikan sistem ini juga harus dikebut seperti di darat,” paparnya.