TRIBUNNEWS.COM – Menjelang libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap aman dan stabil. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya sudah menggandeng sejumlah produsen beras dari berbagai daerah.

“Untuk memastikan ketersediaan beras dalam kondisi cukup selama Nataru dan sampai dengan akhir tahun ini, kami telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti pemenuhan kapasitas gudang dan penguatan kerja sama antardaerah dengan produsen beras di berbagai daerah, serta menjaga stabilitas pasokan beras bersama Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) Divisi Regional (Divre) Jakarta-Banten,” ujarnya saat meninjau Pusat Informasi Beras Cipinang (PIBC) milik PT Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta Timur pada akhir Oktober 2024 lalu.

Selain memastikan stok aman, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menstabilkan harga, sehingga harga bahan pangan tak membebani masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, setidaknya ada lima program yang saat ini dijalankan untuk memastikan harga pangan tetap stabil jelang Nataru.

Pertama, secara rutin memantau harga dan ketersediaan pangan strategis. Kemudian, melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu sampai Desember 2024.

“Kami juga terus aktif melaksanakan kegiatan pertanian perkotaan melalui gerakan menanam tanaman cepat panen, seperti cabai dan bawang merah di lingkungan sekitar masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Upaya Pemprov DKI Berikan Layanan Inklusif untuk Dorong Siswa Disabilitas Mandiri dan Kompeten

Selanjutnya, melaksanakan Program Pangan Keliling dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan di kantor instansi Pemprov DKI Jakarta, rumah susun (rusun), hingga Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Terakhir, Dinas KPKP pun terus berupaya menambah stok pangan dengan pemenuhan gudang-gudang penyimpanan di BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya serta Perumda Pasar Jaya. “Dengan langkah dan strategi tersebut, ketersediaan pangan di Jakarta saat ini hingga menjelang Nataru dalam kondisi cukup,” katanya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga pangan ini, Eli berharap, angka inflasi di Jakarta bisa terus dijaga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka inflasi di Jakarta periode Oktober 2024 berada di angka 1,58 persen secara year on year (yoy).

“Kebijakan Pemerintah Pusat yang juga diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian inflasi dikenal dengan langkah 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” tutur Eli.

Adapun strategi Keterjangkauan Harga dilakukan dengan monitoring harga ketersediaan kebutuhan pokok pangan, melaksanakan kegiatan pangan keliling di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau warga, serta melaksanakan program pangan bersubsidi untuk masyarakat tertentu di Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Ketersediaan Pasokan dilakukan dengan memperluas kerja sama daerah dengan sistem Business to Business (B to B) untuk pasokan pangan, dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, hingga cabai. Kerja sama ini biasanya dilakukan oleh BUMD Pangan Pemprov DKI Jakarta. “Ketersediaan pasokan juga dilakukan dengan melaksanakan pertanian perkotaan dengan pendekatan berbasis ruang,” beber Eli.

Kemudian, guna memastikan kelancaran distribusi, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan infrastruktur perdagangan BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta dengan menambah jumlah Jakmart, Mini Distribution Center (Mini DC) atau JakGrosir, serta merevitalisasi pasar dan membangun gudang penyimpanan panas. “Kami juga terus berupaya memperluas pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai penggerak roda perekonomian,” paparnya.

Sedangkan komunikasi efektif dilakukan dengan memperluas dan meningkatkan kualitas data, aktif berkoordinasi antar-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi, baik audio maupun visual, terkait pengendalian inflasi yang meliputi belanja bijak, diversifikasi produk pangan, dan sebagainya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengapresiasi berbagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan jelang Nataru. Politikus senior yang akrab disapa Ustaz MTZ ini mengemukakan, legislatif sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah daerah untuk menempuh langkah antisipasi.

“Kami dari Komisi B sudah mewanti-wanti kepada dinas yang berkaitan dengan pangan, seperti Dinas KPKP dan sejumlah BUMD, mulai dari Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya,” tegasnya.

Baca juga: Aturan Baru Pemprov DKI: Reklame Nama Usaha Tidak Kena Pajak Asalkan Tinggi Maksimal 15 Meter

Ia pun berharap, stok pangan bisa terus dijaga dengan menggandeng daerah produsen. “Kami meminta bagaimana mengamankan demand serta suplainya. Jadi kebutuhan akan meningkat dan sebaiknya kita menjaga ketersediaan serta harganya,” pungkasnya.