Reynas Abdila/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selamatta Sembiring menyebut Pranata Humas sebagai komunikator publik dan ujung tombak komunikasi kehumasan pemerintah harus mampu menjadi koridor penghubung komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.

“Tujuan dari perhumasan adalah partisipasi masyarakat, citra yang baik, reputasi yang diakui, sehingga masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karenanya, jabatan Pranata Humas harus memiliki kinerja yang baik, “  ujar Selamatta, dalam webinar terkait Tim Penilai Pranata Humas sebagai Akselarator JFPH Profesional, Rabu (7/10/2020).

Prinsipnya adalah, lanjut Selamatta adanya right to know  atau hak untuk tahu masyarakat dalam memperoleh informasi tentang program dan kebijakan pemerintah. 

Baca: Optimalisasi Sistem Penyetaraan Fungsional Jabatan Pranata Humas

Untuk menjamin kualitas kinerja Pranata Humas, terdapat Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai kinerja dan prestasi kerja Pranata Humas.

“Syarat untuk menjadi tim penilai adalah menduduki jabatan paling rendah sama dengan jabatan pranata humas yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja pranata humas dan aktif melakukan penilaian,” tambahnya.

Baca: Kominfo: Kelompok Informasi Masyarakat Bantu Sosialisasikan Penggunaan Masker

Di lain pihak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai kualitas Pranata Humas sangat tergantung pada pimpinan langsung yang membawahi jabatan ini.

“Secara prinsip, yang memberikan langsung tugas Pranata Humas adalah atasan langsungnya, sehingga peran atasan langsung sangat besar. Atasan langsung perlu tahu standar kualitas kegiatan jabatan fungsional dibawahnya. Standar kualitas kerja ini menjadi pedoman nanti bagi Tim Penilai angka kredit,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya, Koordinator Standarisasi Jabatan, Kementerian PANRB, Eka Yulia Widyanti.

“Prinsip-prinsip penilaian Jafung antara lain akuntabel, transparan dan bersifat mendidik. Hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan serta prinsipnya menjadi proses pembelajaran bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih benar dan lebih baik,” ujar Pranata Humas Madya Kementerian Pertanian, Jon Hardi menambahkan.

Tugas pokoknya melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.  

Salah satu jabatan fungsional yang cukup unik adalah Jabatan Fungsional Penerjemah.

Sementara Kepala Bidang Evaluasi dan Kompetensi Pusat Pembinaan Penerjemah Sekretariat Kabinet, Nurmeilawati menjelaskan Jafung Penerjemah adalah jafung tertentu yang memiliki tugas dan fungsi wewenang, penerjemahan tulis lisan, pengalihan aksara, penerjemahan aksara kuno, prasasti,  penerjemahan berbagai jenis teks, sekaligus juga penyunting dan penyelia. 

"Tugasnya juga sebagai quality control terjemahan,”  kata Nurmeilawati.