TRIBUNNEWS.COM - Bertambahnya kegiatan yang dilakukan di platform daring, seperti transaksi keuangan online maupun belanja di e-commerce membuat risiko penyalahgunaan data pribadi menjadi makin besar. Kebocoran data dapat terjadi meski sudah dilakukan maintenance agar keamanan data terjamin kerahasiaannya.

Demikian disampaikan oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, dalam sambutannya pada acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) dengan tema “#TorangBisaBerdaya: Cermat dan Kritis Lindungi Data Pribadi”, di Bandung (4/8/2022). 

“Pemerintah harus selalu siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Kedaulatan data harus diwujudkan dan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi sehingga regulasi perlu segera disiapkan tanpa kompromi,” tegasnya.

Menurutnya, regulasi tersebut bertujuan untuk mempermudah rakyat mencapai cita-citanya, memberikan rasa aman, memudahkan semua orang untuk berbuat baik, dan mendorong semua pihak untuk berinovasi.

Ia mengemukakan bahwa saat ini Kemkominfo tengah menunggu kelanjutan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah berada di DPR RI. Sementara itu, sambil menunggu disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang, pemerintah tetap melaksanakan praktik dan penegakan PDP melalui berbagai upaya.

“Dalam menangani kasus kebocoran data pribadi, Kemkominfo juga mendorong pelaksanaan program edukasi, literasi, dan peningkatan kesadaran PDP yang melibatkan multi-stakeholder dengan skala yang lebih luas,” ujarnya.

Selain itu, Kemkominfo hingga saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara masif dari sisi hulu hingga hilir demi pemerataan migrasi digital.

Di Provinsi Papua, Kominfo melalui BAKTI telah membangun 213 BTS eksisting 4G dan 244 BTS eksisting 4G di Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2022, BAKTI akan lanjut membangun infrastruktur telekomunikasi sebanyak 2.765 BTS 4G, yaitu 2.220 di Papua dan 545 di Papua Barat.

“Keberadaan BTS 4G ini adalah untuk mengantar masyarakat Papua dan Papua Barat bermigrasi ke era digital. Pembangunan infrastruktur ini tentu harus juga sejalan dengan pelaksanaan program edukasi, literasi, dan peningkatan kesadaran PDP bagi masyarakat Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Sementara itu, data BPS dan APJII pada 2018 menyebutkan pengguna internet di Papua adalah yang tertinggi di kawasan timur Indonesia. Menurut Bambang, hal ini tentunya perlu dibarengi dengan literasi penggunaan internet yang aman dan pelindungan data bagi pengguna di kawasan tersebut.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi momen untuk bergerak bersama menjaga keamanan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih awas terhadap keamanan data pribadi,” tutupnya.

Narasumber yang hadir antara lain, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Aptika, Kemkominfo, Josua Sitompul, Praktisi Keamanan Siber, Budi Rahardjo, Entrepreneur Muda Asal Papua, Jonatan Warinussy, dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar.

Pada sesi pertama, ahli hukum Josua Sitompul yang hadir secara online mengatakan bahwa di zaman sekarang ini, data is the new oil of the digital economy, atau data adalah minyak baru di dalam ekonomi digital.

Maka dari itu menurutnya, pelindungan di dalam ruang siber sangat dibutuhkan untuk melindungi data pribadi di dalam berbagai proses atau transaksi. Saat ini, sudah banyak pendekatan yang sudah ada, baik secara nasional, regional, maupun internasional dalam melindungi data pribadi.