Jaminan dari LPS membuat warga merasa aman dan nyaman menabung di bank. Sejalan juga dengan gaya hidup zaman now ingin bertransaksi mudah, praktis, serta tak lagi ribet.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang wanita terlihat menyodorkan telefon genggamnya di antara dagangan bawang merah dan bawang putih milik Bu Dal.

Bu Dal pun tak kaget, ia tampak tersenyum melayani dengan sepenuh hati kepada pembeli di lapaknya itu.

Ternyata, wanita yang mengunjungi lapak Bu Dal hendak memindai sebuah papan kecil berisi kode yang sekarang disebut Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Adalah Andini Putri (31) warga Colomadu, Karanganyar yang menyempatkan diri berbelanja untuk kebutuhan dapur pada Sabtu (26/8/2023) di Pasar Gede Hardjonagoro, Kota Solo .

Putri memang sering membeli bumbu di lapak Bu Dal (Dalinem).

Hal ini karena lapak Bu Dal adalah satu dari sekian lapak terkomplet yang menjual aneka bahan bumbu di Pasar Gede.

Selain komplet, Bu Dal menyediakan pembayaran cashless alias nontunai dengan QRIS.

“Ini dia yang saya cari, belanja tinggal scan barcode sudah beres. Meskipun pasar tradisional, tapi pedagangnya modern dan maju, salut,” jelas Putri ketika diwawancarai Tribunnews.com di sekitar pasar.

Dikatakannya, transaksi nontunai sangat memudahkan dalam kegiatan jual beli.

Pembeli tak lagi ribet membawa banyak uang, hanya dengan memindai lewat handphone, transaksi bisa diwujudkan.

“Tadi saya beli bawang merah Rp 10.000, bisa kok langsung pakai QRIS dan Bu Dal sudah siap sedia dengan kode QRIS miliknya. Banyak yang sudah pakai QRIS di sini,” ucapnya.

Satu di antara gaya hidup yang sudah mulai merebak tentunya tercipta berkat digitalisasi dan kemajuan teknologi yang diikuti masyarakat saat ini, termasuk Putri.

Putri pun mengaku tak takut menyiapkan saldo nontunai untuk keperluan belanja maupun bertransaksi uang elektronik.

Ia sama sekali tak resah jika sejumlah saldo uang yang disimpannya di mobile banking raib, seperti kasus-kasus nasabah terdahulu.

Bahkan dirinya memiliki tabungan di berbagai bank. “Ada satu untuk tabungan dari gaji tempat kerja, lalu ada tabungan bersamaa suami, ada lagi tabungan lain untuk investasi,” paparnya.

Sedikitnya tiga tabungan masih tetap lestari hingga kini sejak dirinya remaja pun tetap aktif selalu diisi.

Putri hanya percaya, lembaga bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat yang ada di bank. “Jadi jangan takut dama tabungan kita hilang, ada LPS yang bisa menjaminnya,” tuturnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Dorongan dari masyarakat untuk melakukan transaksi uang elektronik disambut pemerintah daerah serta perbankan dengan baik.

Lewat kerjasama di berbagai stakeholder, fasilitas mendukung terwujudnya digitalisasi serta transaksi cashless bisa tercapai.

Pemerintah Kota Solo adalah salah satunya. Selain pusat perbelanjaan modern seperti mal, pasar tradisional pun tak luput dari target.

Lantas, tak hanya untuk transaksi jual beli penjual dan pedagang. Transaksi berwujud uang elektronik juga dilatur untuk pembayaran retribusi bernama e-retribusi (elektronik retribusi).

Hingga kini berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Solo, 26 pasar sudah menerapkan e-retribusi. "Oktober mendatang akan bertambah lagi empat pasar yang bakal melalui e-retribusi," ungkap Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Heru Sunardi, ketika dihubungi secara terpisah.

E-retribusi telah bekerjasama dengan empat bank. Meliputi Bank Jateng, BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.

Selanjutnya, Layanan transaksi nontunai menggunakan QRIS telah berlangsung di 13 pasar di Kota Solo. Di antaranya yakni Pasar Klewer, Pasar Gede, Pasar, Kadipolo hingga Pasar Cinderamata.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, adalah tokoh yang konsen dalam digitalisasi serta transaksi cashless di Kota Bengawan.

Ia mendorong pedagang dan warga Kota Surakarta untuk melakukan transaksi secara cashless atau non tunai lewat aplikasi QRIS .

Bahkan, pria yang akrab disapa Mas Wali ini mengajak semua lurah pasar tradisional di Solo, seluruh pedagang dan para pembeli untuk segera melakukan digitalisasi.

“Jadi pembayaran non tunai QRIS ini merupakan salah satu upaya pemulihan ekonomi," katanya saat meluncurkan sistem pembayaran cashless ADIPATI QRIS pada 2021 lalu.

"Dengan adanya transaksi cashless, kita bisa mempermudah jual beli, memberikan rasa aman pada pembeli, memberikan kemudahan," imbuh dia.

Pasalnya, kata Gibran, transaksi dengan QRIS dinilai lebih efektif.

"Tidak perlu bawa dompet ke pasar. Jadi kita ingin di tengah pandemi ini kita bener – bener ingin mengurangi yang namanya pembayaran yang menggunakan uang tunai atau contactless payment," tegasnya.

Bukti LPS Hadir

Dikutip dari laman LPS, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, digitalisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan suatu keniscayaan.

Menurutnya, digitalisasi yang terjadi pada masyarakat saat ini seperti munculnya cashless society (masyarakat tanpa uang tunai) maupun tren perkembangan perbankan digital, tidak terlepas dari peningkatan pengguna internet di Indonesia.

“Masyarakat kita memang sebagian besar belum cashless, tetapi kita sedang bergerak ke arah sana. LPS akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena kami juga ingin mewujudkan dunia finansial digital yang tumbuh dengan baik, cepat dan juga aman” ujarnya di acara Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema menuju Masyarakat Cashless, dihelat di Jakarta pada Rabu (3/8/2022).

Menurutnya, data terkini menunjukkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta jiwa atau 73,7 persen dari total populasi per Januari 2022.

Selain itu, pengguna internet yang memiliki mobile phone di Indonesia telah mencapai 96,1 persen.

Adapun persentase pengguna internet yang memiliki gawai lainnya seperti laptop, tablet, dan smart watch, masing-masing sebesar 68,7 persen, 18 persen, dan 17,3%.

Berdasarkan data transaksi uang elektronik, selama tahun 2021 terjadi transaksi uang elektronik di Indonesia sebanyak 5,4 miliar kali transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp239 triliun.

Tren kenaikan tersebut juga secara konsisten masih terjadi pada hingga pertengahan tahun 2022 baik secara volume maupun nilai.

Ia juga menjelaskan, tren digitalisasi yang terjadi juga telah merambah sektor perbankan, dimana saat ini marak bank-bank digital atau neobank ditengah masyarakat.

Hal ini ditunjukkan oleh pesatnya peningkatan jumlah rekening simpanan bank digital yang mencapai mencapai 38,2 juta rekening pada Mei 2022 atau meningkat 8.238,4 persen YoY.

Selain itu nominal simpanan bank digital juga menunjukkan peningkatan meskipun tidak secepat peningkatan jumlah akun. Per Mei 2022, nominal simpanan pada bank digital mencapai Rp49,3 triliun atau meningkat 58,1 persen YoY. 

“Perbedaan utama bank digital dan bank non-digital hanya pada delivery channel. Dalam hal regulasi dan peran penjaminan simpanan LPS, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara bank digital dengan bank non-digital. Sehingga, LPS sesuai amanat undang-undang akan menjamin simpanan nasabah pada bank digital, dengan tetap melihat kriteria 3T,” jelasnya.

3T sendiri adalah syarat penjaminan LPS yang terdiri dari, Tercatat pada pembukuan bank, Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS dan Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet. 

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengingatkan tentang pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga, semisal dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk selalu memberikan masukan atau feedback demi keamanan kegiatan transaksi digital masyarakat. 

“Kami juga memerlukan feedback yang lebih kuat dari PPATK, karena yang memonitor segala transaksi adalah PPATK dan kami di KSSK sangat memerlukan untuk mempersiapkan diri demi transaksi digital yang mudah, cepat dan pastinya aman untuk masyarakat,” pungkasnya. 

(*)