Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyinggung kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel sebagai pihak pencari muka di partai.

"Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Legislator Komisi II DPR RI itu melanjutkan, DPP PDIP tidak ikut campur tangan terhadap pembentukan Dewan Kolonel.

"Mereka berinisiatif untuk melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan," tuturnya.

Lebih lanjut, pembentukan Dewan Kolonel menurutnya justru menjerumuskan tokoh yang didukung.

"Kita bukan menolak pemimpin, tapi kita menjerumuskan pemimpin," imbuhnya.

Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan Jelaskan Beda Perlakuan Dewan Kolonel dengan Klarifikasi & Sanksi Ganjar-Rudy

Untuk itulah, Komarudin memastikan bahwa sejumlah Dewan Kolonel lainnya akan dipanggil pada gelombang kedua.

Hal itu sama seperti yang diterapkan pada empat kader PDI-P yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Itu ada nama teman-teman di SK, tapi mereka sudah kontak satu persatu. Tapi, tidak mengerti, makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.

Kendati demikian, Komar memastikan pihaknya tak akan memanggil Puan Maharani terkait keberadaan Dewan Kolonel.

"Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, mengatakan bahwa selain memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo, hal yang sama juga dilayangkan kepada para pencetus Dewan Kolonel.

"Kita jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolone," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Komarudin pun merinci nama-nama pencetus Dewan Kolonel yang disebut-sebut bertugas untuk mendorong Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024.

"Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Pak Hendrawan Supratikno, dan beberapa yang ada nama tapi tidak terlibat langsung di media," ujar dia.

Nama-nama tersebut, dikatakan Komarudin, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi.

Namun, Legislator Komisi II DPR RI itu menegaskan bahwa pencetus Dewan Kolonel mendapatkan sanksi terakhir.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir? Ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD ART partai dan pernah sudah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, ketiga keras dan terakhir," tandasnya.