Padahal, kata Nurhasim, di daerah pemilihan dan terkait dengan jumlah anggota DPR, diketahui bahwa daerah pemilihan berlapis. Ada dilapis Kabupaten/Kota, Provinsi hingga nasional.

Maka dipayungi daerah pemilihan yang lebih luas seluruh Indonesia apa yang disebut presidensialisme atau pemilihan presiden.

"Kalau arena pengaturan dapil itu semata-mata hanya dibatasi beberapa hal tadi, katakanlah 7, dan kohesifitas tidak pernah dipertanyakan sebagai salah satu point utama," ucapnya.

Lebih lanjut, Nurhasim menyadari bahwa perlunya kesadaran di daerah pemilihan untuk membuka adanya ruang-ruang kompetisi ideologis, yang mencerminkan basis partai politik satu dengan yang lain.

Namun, pada kenyataannya, di beberapa perkembangan kecenderungan di Pemilu 2014, ada beberapa daerah yang cenderung daerah pemilihan itu bukan beragam. Bahkan, ada yang semi, tapi mulai mengerucuk satu kohesi, seperti di Provinsi Bali.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, IPO Luncurkan Aplikasi Pemenangan Pemilu Berbasis Android

"Satu seperti mohon maaf ya, seperti Bali. Bali itu ketika ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan untuk DPR yang kemudian dia adalah bukan representasi dari yang beragam, maka kecenderungannya adalah ada pemenang Pemilu itu hampir mengambil mendekati 100 persen pada satu partai," ujarnya.

"60-70 anggota DPRD di tingkat provinsi, hegemonitasnya itu, ini juga berbahaya sebenarnya karena pada prinsipnya daerah pemilihan itu kohesivitasnya harus mewakili beberapa, sejarah sosial sejarah politik, ideologi," jelasnya. (Tribun Network/yuda).