KPU Harus Jelaskan Mekanisme Pengadaan Maung Pindad untuk Suplai Logistik Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus nilai KPU harus jelaskan mekanisme pengadaan Maung Pindad untuk suplai logistik Pemilu 2024
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
![KPU Harus Jelaskan Mekanisme Pengadaan Maung Pindad untuk Suplai Logistik Pemilu 2024](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/kpu-beli-maung-pindad.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangkan kendaraan taktis (rantis) maung MV2 4x4 yang diproduksi PT. Pindad demi membantu kelancaran pendistribusian logistik pemilu menghadapi Pemilu 2024.
Akan tetapi, Guspardi Gaus menilai mekanisme pengadaan rantis ini harus jelas.
"Pertanyaannya apakah jenis kendaraan tersebut memiliki spesifikasi yang mampu menembus daerah yang aksesnya cukup sulit dijangkau di daerah. Kalau speknya bisa memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan, tentu kita mendukung demi kelancaran pendistribusian logistik pemilu 2024," ujar Guspardi Gaus kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Guspardi menambahkan, apalagi kendaraan ini adalah karya anak bangsa dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) nya sudah lebih 80 persen.
"Tentu hal ini akan mendukung program pemerintah bangga menggunakan produksi dalam negeri. Jadi produk dalam negeri bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Komitmen tersebut harus didukung setiap instansi dan lembaga," tambah Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Guspardi Gaus pun meminta KPU untuk segera memetakan daerah mana saja di seluruh Indonesia yang di kategorikan daerah terpencil, terluar dan terisolir.
"Perlu juga pihak KPU melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan PT. Pindad memproduksi rantis maung ini sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diperlukan KPU," kata dia
Namun begitu, Guspardi Gaus menyebut KPU juga perlu membuat simulasi tentang mekanisme pengadaan rantis maung ini.
Kata Guspardi, apakah nantinya kendaraan itu akan menjadi asset KPU, tentu akan timbul biaya perawatan dan biaya lainnya, atau cukup dengan sistem sewa atau kontrak dengan mengundang pihak ke 3 sebagai vendor.
"KPU juga mesti memperhitungkan setelah perhelatan demokrasi 2024 apakah kendaraan MV 2 4x4 masih efektif digunakan menunjang kegiatan KPU atau malah 'useless', sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran. Semuanya harus di perhitungkan dengan cermat. Bagaimana pun, KPU mesti tetap berhati-hati menggunakan anggaran pemilu dengan tetap berpedoman pada prinsip efektifitas dan efisiensi," kata Guspardi.
Secara keseluruhan, Guspardi meminta pengadaan kendaraan taktis (rantis) yang akan di pesan oleh KPU harus didasarkan kebutuhan dan bukan hanya keinginan.
"Sehingga pengadaan rantis maung ini betul-betul berdaya guna dan benar-benar bermanfaat dalam rangka membantu kelancaran pendistribusian logistik pemilu 2024, khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau dengan jenis kendaraan biasa dan harus bisa mengatasi berbagai medan berat sesuai kondisi daerah," ujarnya.
"Yang terpenting, KPU harus mempunyai strategi bagaimana agar logistik bisa sampai tepat waktu dan jumlahnya tidak kurang untuk kelancaran pemilu serentak 2024," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Baca juga: Pernah Pakai Gerobak Sapi, Kini KPU Antar Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024 Pakai Maung Pindad
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan pengadaan kendaraan taktis, Maung Pindad yang dipesan secara kustom diperuntukan untuk mengantar surat dan kotak suara Pemilu 2024 ke daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.