Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDIP telah memberikan peringatan kepada Dewan Kolonel, yang merupakan kumpulan sejumlah anggota fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut persoalan tersebut telah selesai.

Dirinya menganggap bahwa gerakan tersebut hanya dinamika di internal partai.

"Sudah selesai PDIP solid, enggak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan, di Sport Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Puan menegaskan bahwa PDIP solid terkait pencapresan, yakni tegak lurus terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Johan Budi Respons Dirinya Disanksi DPP PDIP soal Aktivitas Dewan Kolonel: Salah Saya Apa?

"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," ucap Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, terkait dukungan dari Dewan Kolonel, Puan mengatakan semua orang bebas memberikan dukungan.

Namun dia mengingatkan semua kader harus taat keputusan Megawati selaku ketua umum.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," pungkas Puan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, mengatakan bahwa selain memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo, hal yang sama juga dilayangkan kepada para pencetus Dewan Kolonel.

"Kita jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolone," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Komarudin pun merinci nama-nama pencetus Dewan Kolonel yang disebut-sebut bertugas untuk mendorong Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024.

"Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Pak Hendrawan Supratikno, dan beberapa yang ada nama tapi tidak terlibat langsung di media," ujar dia.

Nama-nama tersebut, dikatakan Komarudin, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi.

Namun, Legislator Komisi II DPR RI itu menegaskan bahwa pencetus Dewan Kolonel mendapatkan sanksi terakhir.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir? Ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD ART partai dan pernah sudah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, ketiga keras dan terakhir," tandasnya.