TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pengamat memberikan pandangan mereka terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024 jatah Prabowo Subianto di HUT Perindo, Senin (7/11/2022).

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai pernyataan Jokowi ke Prabowo soal jatah Pilpres hanyalah gurauan politik.

Emrus menilai belum terlihat adanya pernyataan serius dari Jokowi ke Prabowo terkait dukungan soal Capres 2024.

"Menurut hemat saya, dari aspek konteks, lambang verbal dan simbol non verbal komunikasi, ucapan Jokowi lebih bermakna sebagai gurauan politik."

"Daripada pesan komunikasi politik yang bermakna dukungan suksesi kekuasaan kepada seseorang, termasuk kepada Prabowo," ungkap Emrus kepada Tribunnews, Selasa.

Selain belum melihat keseriusan dukungan Jokowi ke Prabowo, Emrus juga tidak melihat kesan kesuperioran Jokowi saat mengungkapkan kembali kemenangan di lima pemilu, termasuk dua edisi Pilpres.

"Pernyataan dirinya terpilih dua periode presiden, sama sekali bukan menunjukkan dirinya superior daripada yang lain," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Bilang Prabowo Dapat Menang Pilpres, NasDem: Wajar, Mereka Punya Plus Relationship

Dinilai Melanggar Etik

Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai dukungan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut melanggar etik.

Hal ini karena lontaran Jokowi tersebut menunjukkan semacam dukungan pada calon presiden berikutnya. 

"Tentu saja sangat melanggar etik. Karena perkataannya jelas menunjukkan semacam endorsement pada calon presiden berikutnya," kata Bivitri, Selasa (8/11/2022). 

Baca juga: Reaksi Prabowo Ketika Ditanya soal Sinyal Dukungan Jokowi pada Pilpres 2024

Diberitakan Tribunnews.com, ia juga menambahkan, banyak respon dari elit partai yang mengatakan tindakan tersebut hanya sekedar basa-basi.

Namun, jelas Bivitri, di situ lah letak etik bagi penyelenggara negara.

Dalam berkomentar, bagi seorang penyelenggara negara, ada batas-batas etiknya.

Sebab ucapan ini bakal berpengaruh pada situasi politik bahkan kebijakan. 

"Memang ada sebagian yg pasti akan bilang itu hanya basa basi. Tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara, dalam keseharian, dalam berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi," ujar Bivitri.

"Karena setiap perkataan seorang penyelenggara negara, apalagi presiden, bisa berpengaruh pada situasi politik, bahkan kebijakan," tambahnya. 

Lebih lanjut, dalam hal perkataan Jokowi ke Prabowo, Bivitri menjelaskan hal tersebut bisa saja kelihatan remeh, tapi ada dua konteks makna di baliknya.

"Pertama dalam negosiasi politik yang sekarang ini tengah dilakukan. Kedua kebijakan yan mungkin harus atau akan diambil terkait dengan putusan MK mengenai menteri yang nyapres atau nyaleg," tegasnya. 

Lebih lanjut, perkataan Jokowi ini dinilai seakan-akan Indonesia bukan lagi negara demokrasi lagi, tetapi monarki. Sebab, penguasa selanjutnya harus disetujui oleh penguasa yang sekarang. 

Juga, tindakan ini seakan-akan menunjukkan pihaknya mau bergantian dalam menduduki kursi kepemimpinan. 

"Karena Prabowo kan dulu rival jokowi, jadi ganti-gantian saja. Sangat elitis, hanya siapa di lingkaran itu yang bisa ganti menggantikan," jelas Bivitri.

Baca juga: Survei Elektabilitas Parpol Y-Publica: Demokrat Salip Gerindra, Nasdem Terancam Gagal ke Senayan 

Jokowi Ingin Jadi King Maker

Sementara itu pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Presiden Jokowi soal 'jatah Prabowo' memiliki sejumlah tafsir.

Satu yang menonjol ialah Jokowi terkesan ingin menunjukkan dirinya sebagai salah satu king maker bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Dalam konteks elektoral, semakin memperkuat peran Presiden Jokowi sebagai salah satu King Maker dalam Pilpres 2024," kata Agung Baskoro, Selasa (8/11/2022).

"Salah satu King Maker di Koalisi Pemerintah saat ini, KIB, KIR, dan PDIP. Jadi masing-nasing poros ada king makernya," ujarnya menambahkan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) menilai hal ini berdasarkan pengalaman Jokowi yang belum tersentuh kekalahan saat terlibat dalam pemilihan dalam berbagai tingkat pemerintahan mulai, kota, provinsi, hingga negara.

"Artinya ia ingin terlibat dalam penentuan capres-cawapres dan memenangkannya, bukan saja sebatas bagi koalisi pemerintahan saat ini, namun juga dalam konteks PDIP yang selama ini mempercayakan otoritas tersebut kepada Ketum Megawati," tuturnya.

Pernyataan Jokowi

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, sinyal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 kembali menguat.

Jokowi menyebut, bisa saja 2024 adalah jatah Prabowo Subianto memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun ke-8 Partai Perindo, Senin (7/11/2022).

"Tadi Pak Harry menyampaikan saya ini dua kali Wali Kota Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali, menang," ungkap Jokowi, dikutip dari Kompas TV.

"Kemudian dua kali di Pemilu Presiden juga menang, mohon maaf Pak Prabowo," lanjut Jokowi disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Prabowo yang juga hadir langsung berdiri dan mengambil sikap hormat kepada Jokowi.

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ucap Jokowi, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Dalam sorotan kamera, Prabowo kembali memberikan sikap hormat kepada Jokowi.

Dukungan Jokowi ke Prabowo

Diberitakan Tribunnews, sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan dirinya selalu mendukung apa yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hal tersebut merespons soal Prabowo Subianto yang kerap memuji Jokowi terkait pelbagai hal, di antaranya penanganan Covid-19, upaya perdamaian Ukraina-Rusia, dan lain sebagainya.

"Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal kok saya menyampaikan mendukung beliau," kata Jokowi seusai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Sebelum melanjutkan kembali, Prabowo Subianto tampak mengatakan bahwa Jokowi mendukung bukan soal Pilpres.

"(Mendukung) ini pertahanan," kata Prabowo Subianto.

Jokowi kemudian mengatakan bahwa dia dan Prabowo Subianto sudah saling tukar pikiran mengenai persoalan bangsa Indonesia ke depan.

"Biasalah berbicara, bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Mario Christian Sumampow, Naufal Lanten, Reza Deni)