TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko menegaskan, isu penundaan pemilu bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, demokrasi dan semangat reformasi. 

Handoko menyebut, elite politik yang menggaungkan isu penundaan pemilu tak paham arti dari demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2022: Mengantisipasi Dinamika 2023-2024 di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

"Seluruh ideal dari demokrasi tersebut sekarang ini terganggu oleh kekacauan karena ketidakmengertian segelintir elit politik tentang tahapan konsolidasi demokrasi," kata Handoko.

"Duduk perkaranya adalah sejumlah elite politik mulai menggaungkan isu penundaan pemilu semata-mata demi kepentingan pribadi mereka, bukan atas nama kepentingan negara, bangsa dan rakyat secara keseluruhan," lanjutnya.

Selain itu, Projo melihat keinginan penundaan pemilu tidak memiliki dasar dan prasyarat serta syarat yang mengharuskan terjadinya penundaan pemilu. 

Suara-suara tersebut seakan menjadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi, serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum. 

"Bagi PROJO, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik, dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Bertemu Relawan Jokowi, Ketum Projo Beri Pujian: Belajar Patriotisme dari Sosoknya

Kemudian, pada Februari kemarin sejumlah elite partai menyuarakan wacana serupa. Mereka yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Untuk diketahui, usulan penundaan pemilu datang dari elite partai politik dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Misalnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Kemudian, sejumlah elite partai menyuarakan wacana serupa. Mereka yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Para elite politik itu menyebut bahwa pemulihan ekonomi akibat pandemi lebih penting ketimbang pergantian kepemimpinan.