Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara terkait wacana sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya belum mengambil sikap terkait wacana tersebut.

“Secara institusional, tidak ada sikap. PBNU belum ada sikap karena belum rapat,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, selepas pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaksanakan audiensi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: PP Muhammadiyah Nilai Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Banyak Masalah

Ini merupakan serangkaian upaya menjalin silaturahmi antara lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dengan organisasi masyarakat.

Rencana kunjungan KPU ke PBNU sebelumnya juga telah disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023) kemarin.

“Rencananya besok hari rabu tanggal 4 januari 2023, KPU diterima audiensi dengan PBNU,” kata Hasyim Asy’ari.

Hasyim menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan audiensi ini sudah direncanakan sejak Desember 2022 kemarin.

Namun beberapa di antaranya baru terwujud lantaran waktu yng terbatas.

“Karena masing-masing pimpinan lembaga punya agenda yang sudah ditentukan maka baru pada awal Januari ini ada kesempatan,” ucapnya.

Adapun pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup.

Hasyim datang bersama sejumlah Komisioner KPU RI di antaranya Agus Melaz, Mochammad Afifudin, Yulianto Sidrajad.

Sementara dari pihak PBNU yang menerima audiensi dengan KPU adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wasekjen Rahmat Hidayat Pulungan dan sejumlah jajaran lainnya.