Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespons hasil musyawarah Ijtima Ulama Nusantara.

"Ya kita ikuti semua perkembangannya," kata Prabowo seusai peresmian sekretariat bersama (Sekber) Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (23/1/2023).

Seperti diketahui, hasil ijtima ulama nusantara yang diinisiasi Dewan Syuro PKB, Sabtu (14/1/2023) lalu, mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024.

PKB kini telah berkoalisi dengan Gerindra.

Keseriusan koalisi dengan membentuk Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra-PKB yang diresmikan hari ini di Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Uno Bantah Pindah ke PPP: Sudah Clear Semua, Ini Saya Pakai Baju Gerindra

Berikut sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:

1. Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang instensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.

5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:

a. transparansi pengelolaan keuangan negara;

b. mencegah munculnya oligarki baru;