Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan jika pihaknya sedang membangun komunikasi terkait rencana koalisi dengan PDIP pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Afriansyah menuturkan pihaknya mendorong Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil presiden atau Cawapres.

"Kami PBB siap jadi cawapresnya dari PDIP," kata Afriansyah kepada wartawan, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Afriansyah, PBB menjajaki koalisi dengan PDIP lantaran partainya menjadi pihak terkait dalam gugatan sistem Pemilu proposional terbuka.

Di mana, kata dia, PDIP dan PBB sama-sama mendukung penerapan sistem Pemilu proposional tertutup di 2024.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Andika Perkasa hingga Yusril Ihza Potensial Isi Kursi Menteri

"Kami PBB sedang menjadi pihak terkait gugatan pro tertutup. PDIP dan PBB mengusulkan pro tertutup dan dalam hal ini PBB juga bangun komunikasi soal koalisi 2024," ujar Afriansyah.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu dengan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Hasto mengatakan pertemuannya dengan Afriansyah juga dilatarbelakangi sejarah kerja sama yang cukup panjang antara PDIP-PBB.

Baca juga: PBB Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Global akan Melambat Tahun Ini

"Kebetulan kami punya sejarah yang cukup panjang juga dengan Prof Yusril. Beliau juga menteri Gotong Royong, dalam kabinet Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan seusai acara Ngobras (Ngobrol Sareng Sekjen PDI Perjuangan) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto menuturkan kerja sama dengan PBB salah satunya menghasilkan karya buku tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berjudul The Brave Lady.

"Kami menuliskan buku The Brave Lady, sumbangsih tulisan di The Brave Lady tersebut," imbuhnya.

Baca juga: PBB Bangun Komunikasi dengan PDIP Jajaki Koalisi Pilpres 2024

Hasto menuturkan pertemuannya dengan Afriansyah juga membahas hal-hal kebangsaan, tak terkecuali tentang sistem Pemilu 2024.

"Pertemuan (dengan Sekjen PBB) dilakukan untuk membahas hal-hal yang bersifat kemajuan bagi bangsa dan negara. Tentu saja secara khusus kami memberikan masukan, karena PBB menyatakan sebagai pihak terkait di MK," kata Hasto.

Selain itu, Hasto mengaku jika keduanya juga membahas isu politik, di mana kerja sama dilakukan antara PDIP dan PBB sejak Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

"PBB menjadi bagian yang mengusung Ibu Megawati dengan menempatkan Prof. Yusril sebagai Menkumham, sehingga tidak ada persoalan kerja sama kami dengan parpol," ujar Hasto.

"Kami mampu menjaga etika di dalam kerja sama dan kami juga berbicara masa depan," tambahnya.

Hanya saja, Hasto mengingatkan bahwa kerja sama PDIP dengan PBB tentu belum sampai membahas tentang capres-cawapres 2024.

"Kerja sama untuk mengusung Capres-Cawapres tentu saja Ibu Mega yang memutuskan," kata Hasto.