TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan, perdebatan penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka atau tertutup terkesan menjadi pertarungan politik karena cara berpikir DPR RI.

Hal itu diucapkan Jerry Sumampouw, saat menjelaskan, larangannya membuat sistem di satu tahun atau dua tahun menjelang Pemilu.

"Buat sistem (Pemilu) itu jangan setahun, dua tahun jelang Pemilu," kata Jerry, saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).

Menurutnya, Pemerintah seharusnya membuat target per lima tahun gelaran pesta demokrasi rakyat Indonesia itu.

"Mestinya 2004 kita target apa. 2009 target apa. 2014 target apa. Jadi naik. Kita kan enggak pernah punya (target)."

Lebih lanjut, ia menjelaskan agar memudahkan evaluasi gelaran Pemilu dan tidak terkesan hanya berdasarkan persetujuan partai-partai politik saja.

"Kalau kita merasa 3 kali Pemilu sebelumnya kita udah perihatin dengan politik uang. Ya kita pakai sistem tertutup dong," katanya.

"Supaya kita enggak 'oh ini maunya PDIP tertutup. Maunya NasDem terbyka. Maunya Golkar terbuka'. Ya pusing kita kan enggak bisa ikut wacana itu," lanjut Jerry.

Baca juga: Bawaslu Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Pelanggaran Pemilu

Lebih lanjut, menurut Jerry, cara berpikir DPR seperti itu justru membuat pencarian sistem yang baik untuk Pemilu malah terkesan menjadi pertarungan partai politik.

"Menurut saya justru problem-nya Undang Undang kita itu karena cara berpikirnya di DPR begitu. Mana yang lebih menguntungkan saya. Sehingga jadi pertarungan," ujarnya.

"Ini pertarungan sistem ini ada ilmunya. Ada teorinya. Tapi kik jadi pertarungan politik praktis. Ini yang enggak sehat dari wacana tertutup terbuka."

Sebelumnya, Pengamat politik Jerry Sumampouw angkat bicara soal wacana penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup.

Jerry mengatakan, baik Pemilu sistem terbuka ataupun tertutup. Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan.

Baca juga: Cak Imin Tak Ingin Sistem Proporsional Terbuka Diubah Menjelang Pemilu

Oleh karena itu menurutnya, dalam merancang sistem pesta demokrasi rakyat Indonesia itu, Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu tujuannya.