Temui Cak Imin, Yusril: Peta Koalisi Pilpres 2024 Akan Ditentukan PDIP
Yusril menuturkan, dalam perbincangannya itu, Cak Imin mengungkapkan bahwa peta koalisi Pilpres 2024 masih cair.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) menyambangi Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam kesempatan tersebut ia sempat bertemu empat mata dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dalam perbincangan keduanya yang sebentar itu, Yusril mengungkapkan, membahas perihal peta koalisi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Kami barusan bersilaturahmi dengan DPP PKB dan tadi kira-kira 10 menit saya bicara dengan pak Muhaimin Iskandar," kata Yusril, saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis ini.
Ia menuturkan, dalam perbincangannya itu, Cak Imin mengungkapkan bahwa peta koalisi Pilpres 2024 masih cair.
"Sedikit menyinggung tentang peta koalisi Pilpres yang akan datang dan beliau (Cak Imin) sampaikan bahwa sampai hari ini koalisi masih cair," ungkapnya.
Adapun Yusril mengatakan, koalisi yang solid hanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Yakni berisi Partai Gerindra dan PKB.
Baca juga: Di Depan Yusril, Cak Imin Goda PBB Gabung Koalisi Gerindra-PKB
"Yang baru solid adalah koalisi antara Gerindra dan PKB. Antara Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin," ucapnya.
Meski demikian, Yusril menyebut, KKIR masih memerlukan keikutsertaan partai-partai lain untuk bergabung dengan koalisi tersebut.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan, peta koalisi Pilpres akan ditentukan apabila PDI Perjuangan telah memutuskan siapa yang akan dicalonkannya di Pilpres 2024.
"Dan saya kira semua akan ditentukan oleh PDIP, apabila ibu (Megawati Soekarnoputri) mngambil keputusan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP," jelasnya.
Selanjutnya, kata Yusril, peta koalisi akan segera sebelum pelaksanaan pendaftaran capres dan cawapres.
"Saya kira peta koalisi akan terwujud segera sebelum pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 1 September yang akan datang."