TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deretan nama yang diperkirakan bakal mengisi jajaran perebutan kursi capres cawapres hingga saat ini dinilai masih belum ada yang mewakilkan anak muda.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen.

Menurutnya, jajaran nama yang ada hingga saat ini tidak ada yang mampu menjawab persoalan anak muda. 

"Capres hari ini tidak ada yang mampu menjawab persoalan anak muda baik dari segi persoalan uang kuliah, dari hunian, terus kemudian dari persoalan jaminan lapangan kerja, enggak ada yang berhasil menjawab itu," kata Delpedro kepada awak media saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (29/30/2023).

Menurutnya, deretan nama yang muncul ke permukaan sejauh ini adalah orang-orang hasil indikator ragam lembaga survei.

Nama-nama tersebut dinilai tidak punya gagasan yang dapat ditawarkan ke anak muda. 

"Yang muncul adalah capres berdasarkan indikator survei, bukan dia punya kemampuan atau kapasitas yabg teruji. Jadi apa gagasan yg mereka tawarkan? Ide yang mereka tawarkan? Enggak ada sampai hari ini," jelasnya. 

Atas hal ini, Delpedro menganjurkan supaya anak muda tidak hanya golput pada Pemilu 2024 mendatang, tapi juga turut memboikot kontestasi politik lima tahuna itu.

"Justru bukan hanya golput, yang harus kita lakukan adalah boikot pemilu, karena kalau golput itu artinya dia hanya tidak memilih, tapi boikot itu dia mengajak kepada orang untuk tidak sepakat terhadap pemilu yang berlangsung," tuturnya. 

"Karena selama ini pemilu, pilpres khususnya tidak pernah ada yang mengangkat kepentingan dari anak muda. Jadi kita enggak ada kepentingan di pemilu ini, karena enggak ada yang mengurusi anak muda," tambahnya.  

Sebagai informasi Delpedro menjadi narasumber dalam dalam diskusi OTW 2024 bertajuk 'Gairah Pemuda dan Demokrasi' yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI di Hotel Erian, Jakarta, Rabu sore. 

Dalam diskusi itu ia turut menyuarakan ihwal pemerintah yang gagal dalam merespon gairah politik generasi muda. 

Sebagai contoh, ketika mahasiswa kritis justru diberikan sanksi saat menggelar forum diskusi atau pun turun ke jalan saat menyampaikan aspirasinya. 

“Saat ini generasi muda sedang dalam posisi berpartisipasi penuh dalam demokrasi. Dan itu dibuktikan dengan beragam aksi mengkritisi kebijakan pemerintah maupun parlemen dari tahun ke tahun,” ujar dia.