Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono angkat bicara terkait Koalisi Besar untuk Pilpres 2024 mendatang.

Dave mengatakan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mulai berkomunikasi dengan partai politik (parpol) lain dalam rangka membuat Koalisi Besar.

"Airlangga juga sudah mulai komunikasi dengan parpol yang lain dengan konsep tujuan adalah Koalisi Besar," kata Dave saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2023).

Baca juga: PKB Nilai Wacana Koalisi Besar Tak Akan Terjadi, Singgung Keinginan para Elite

Dave menjelaskan Koalisi Besar strategi jelang Pemilu 2024.

Selain itu, lanjut Dave, nantinya Koalisi Besar juga berguna untuk memastikan pemerintahan ke depan memiliki jaringan kuat.

"Koalisi besar itu kan bisa jelang Pemilu ataupun juga untuk memastikan pemerintahan ke depan memiliki jaringan kuat. Sehingga semua target Pemerintah berjalan dengan baik," ucapnya.

Dia menyebut Partai Golkar saat ini terus berkomunikasi dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum NasDem Surya Paloh.

"Ini semua terus berjalan (komunikasi). Kita belum putuskan sampai ke tahap manapun, akan tetapi komunikasi yang terus kita bangun, baik dengan Muhaimin Iskandar, ataupun dengan Prabowo, Surya Paloh terus kita jalin komunikasi karena pendaftaran itu kan nanti baru bulang Oktober 2023 ya," katanya.

"Sampai dengan tanggal segitu, kita baru tahu siapa aja capresnya nanti," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya mendorong pembentukan koalisi besar dalam menghadapi Pemilu 2024.

Menurut Airlangga koalisi besar sangat memungkinkan terbentuk.

“Kan saya bilang kita akan mendorong yang namanya koalisi besar. Koalisi besar itu kan sangat memungkinkan. Nah tentu lebih besar lebih baik,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (28/3/2023).

Airlangga membantah Golkar dirayu untuk masuk Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat.