PKB Sebut Tidak Ada Arahan Presiden Jokowi Terkait Capres dan Cawapres Koalisi Besar
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid mengatakan tidak ada arahan dari Presiden Jokowi terkait capres dan cawapres koalisi besar.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan bahwa tidak ada arahan dari Presiden Jokowi terkait capres dan cawapres koalisi besar.
"Setahu saya tidak ada (Arahan Presiden Jokowi) dan apa lagi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bisa bertemu langsung jika ada arahan," kata Jazilul kepada awak media di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (10/4/2023) malam.
Kemudian dikatakan Jazilul bahwa mengumpulkan dua sampai tidak koalisi membutuhkan format terkait capres dan cawapres.
"Mengumpulkan dua sampai tiga koalisi itu pasti harus ada formula utamanya terkait capres dan cawapres. Kalau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya formulanya jelas diserahkan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau koalisi besar bagaimana formulanya," sambungnya.
Kemudian diklaim Jazilul bahwa koalisi besar belum sampai pada penyusunan format. Dikatakannya koalisi besar diharapkan nantinya bisa berikan manfaat untuk masyarakat.
"Belum sampai menyusun pada format detail tetapi bahwa koalisi besar itu berikan manfaat untuk masyarakat dan Indonesia di masa yang akan datang. Semakin kuat solidaritas dan kebersamaan partai," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut cocok dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).
“Cocok,” kata Jokowi.
Baca juga: Respons Pihak yang Tak Suka Ide Koalisi Besar, Golkar: Beda Sudut Pandang
Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.
Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.
Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.
“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.
Baca juga: Survei ISC Jelaskan Empat Faktor Penyebab Prabowo Subianto Tertinggi dalam Survei Capres
Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024.
Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.
“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.