TRIBUNNEWS.COM - Wacana pembentukan Koalisi Kebangsaan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) terus bergulir.

Pembentukan koalisi besar ini sebelumnya muncul setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 Maret 2023 lalu.

Pengamat politik Bawono Kumoro menyebut, wacana pembentukan Koalisi Kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi.

"Melalui pertemuan itu Presiden Joko Widodo hendak mengirim pesan politik bahwa ia juga memiliki kemampuan menjadi king maker di Pemilu 2024," katanya kepada Tribunnews.com, Senin (17/4/2023).

Bawono kemudian turut menyoroti endorse politik yang dilakukan sang Presiden untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, Jokowi sempat melontarkan pujian kepada Prabowo terutama terkait tren positif dari tingkat elektabilitasnya.

Baca juga: Ancaman Koalisi Kebangsaan Untuk PDIP

"Jokowi hendak memberikan kode kepada partai-partai koalisi bahwa ketua umum Partai Gerindra itu merupakan bakal cawapres paling pantas meneruskan program-program pembangunan Presiden telah dan sedang dilakukan saat ini," imbuh Bawono.

Bawono kemudian memaparkan hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan April 2023 terkait elektabilitas bakal cawapres.

Posisi pertama ditempati Prabowo dengan persentase angka sebesar 30,3 persen.

Ganjar Pranowo menempati nomor kedua dengan elektabilitas sebesar 26,9 persen dan disusul Anies sebesar 25,3 persen.

"Apabila dibandingkan dengan temuan survei bulan Maret 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar mengalami kemerosotan tingkat elektabilitas.

Lalu elektabilitas Anies memiliki kecenderungan stagnan. Kemudian elektabilitas Prabowo mengalami tren peningkatan," jelas Bawono.

Bawono menyebut, tren positif elektabilitas Prabowo menjadi magnet partai-partai lain memberikan sinyal bergabung ke Koalisi Kebangsaan.

Terbaru Partai Perindo diwakili Hary Tanoesoedibjo bertemu dengan Prabowo Rabu (5/4/2023) lalu.