Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah Kompak Bantah Pertemuan dengan Jokowi Bahas Soal Pilpres

Usai pertemuan para Ketum Parpol senada bahwa acara bersama Presiden Jokowi tersebut tidak membahas politik khususnya Pilpres 2024.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah Kompak Bantah Pertemuan dengan Jokowi Bahas Soal Pilpres
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023). Mereka yang hadir yakni Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun pertemuan berlangsung lebuh dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023).

Mereka yang hadir yakni Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun pertemuan berlangsung lebuh dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono (dari kiri ke kanan) berfoto bersama seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono (dari kiri ke kanan) berfoto bersama seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023). (KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Usai pertemuan para Ketum Parpol senada bahwa acara bersama Presiden Jokowi tersebut tidak membahas politik khususnya Pilpres 2024.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertemuan Ketum Parpol koalisi pemerintah dengan Jokowi hanya silaturahmi biasa.

Dalam pertemuan dibahas mengenai capaian pembangunan dan tantangan ke depannya.

“Silaturahmi halalbilahal partai pendukung pemerintah. Tentu dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan itu di bahas tadi,” katanya.

Berita Rekomendasi

Airlangga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas sama sekali mengenai politik praktis termasuk mengenai koalisi atau pencapresan pada Pemilu 2024.

“Kita bicara konten bicara isi pembangunan jadi kalau masalah (Pilpres) itu masing masing partai,” katanya.

Sementara itu Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden menyampaikan perkembangan terakhir sektor ekonomi.

Termasuk potensi Indonesia yang bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Dalam pertemuan tidak dibahas khusus atau rinci mengenai masalah politik praktis.

“Tadi kita nggak terlalu rinci (soal politik),” katanya.

Baca juga: Megawati Tebar Senyum, Ketua Umum Parpol Pendukung Jokowi Kumpul di Istana, Surya Paloh Tak Diundang

Prabowo mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden hanya menitipkan kepada para Ketum Parpol untuk menjaga kerukunan dalam kontestasi Pemilu 2024 sehingga stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga.

“Tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerja sama demi negara. intinya itu demi bangsa dan negara,” katanya.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan agar Pileg dan Pilpres harus bisa dinikmati oleh rakyat. Sehingga bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Pembahasan tadi menyebut bahwa pesta demokrasi benar-benar harus bisa dinikmati oleh rakyat dan kemudian juga hasilnya itu nanti untuk menyongsong bonus demografi,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas