Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai  politik identitas sudah tidak relevan digunakan menjadi senjata politik di Pilpres 2024.

"Saya nggak tahu dari Mei 2022 ke sekarang karena belum ada datanya. Tapi tampaknya politik identitas kurang relevan untuk digunakan sebagai senjata politik," kata Djayadi ditemui di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Peneliti LSI ini mengatakan dari data yang diperoleh pihaknya  kemungkinan kecil politik identitas karena tingginya tingkat toleransi di masyarakat.

"Kalau data yang kita peroleh tetap seperti selama setahun terakhir kecil kemungkinannya. Jadi tingkat dukungan terhadap politik identitas itu rendah dikalangan masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Ajakan Airlangga Tolak Politik Identitas Harus Didukung Juga oleh Elite Partai

Djayadi mengatakan kemungkinan politik identitas digunakan di Pilpres 2024 juga kecil karena skema tiga pasang capres yang muncul mempunyai agama yang sama.

"Tapi saya kira kecil kemungkinannya karena yang bertarung tidak ada identitas yang berbeda katakanlah tiga pasang capres yang maju Prabowo, Ganjar, Anies," kata Djayadi.

"Semua dari agama sama-sama Islam. Kayanya calon-calon presiden tidak ada yang non Islam. Kemudian tingkat religiusnya juga tidak berbeda jauh," sambungnya.

Lalu dikatakan Djayadi masing-masing capres harus menarik kalangan pemilih karena tidak ada yang dominan. Jadi untuk menang tidak bisa mengandalkan dari basis sendiri.

"Capres harus mencari dukungan dari kelompok yang lebih independen yang bisa kemana-mana saja. Misalnya dulu Pak Prabowo dianggap dukungannya lebih banyak dari kalangan berbasis Islam tetapi untuk menang harus membujuk sebanyak mungkin pendukung Jokowi," tutupnya.