TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan pembelaannya terkait Presiden Jokowi yang sebelumnya sempat mengundang enam Ketum Parpol Koalisi Pemerintah ke Istana Merdeka.

Diketahui dari pertemuan tersebut, hanya NasDem saja yang tidak diundang oleh Jokowi, padahal NasDem masuk dalam partai koalisi pendukung pemerintah.

Sementara itu Ketum Parpol yang diundang Jokowi ke Istana di antaranya ada Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut membuat Jokowi dinilai terlalu ikut campur dalam urusan Pilpres 2024.

Menurut Hasto, undangan Jokowi kepada enam Ketum Parpol tersebut adalah suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip demokratis.

Karena menurut Hasto rakyat lah yang memegang kedaulatan tertinggi demokrasi ini.

Baca juga: Gerindra Yakini Presiden Jokowi Dukung Prabowo Karena Bisa Lanjutkan Program Pemerintah

"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip demokratis."

"Mengingat rakyat lah yang memegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut hanyalah untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

Serta terkait pencapaian yang telah dilakukan Jokowi selama ia menjabat sebagai presiden.

Baca juga: Balas Pernyataan Jusuf Kalla, Projo: Salah Kalau Jokowi Tak Ikut Campur Pilpres 2024

Hasto pun tegas membantah bahwa pertemuan Jokowi dengan enam Ketum Parpol tersebut sebagai upaya pemaksaan konsolidasi parpol.

"Yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan enam Ketum Parpol adalah menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan."

"Dan bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik," terang Hasto.

Hasto menambahkan, penyampaian tantangan oleh Jokowi ini diharapkan bisa menciptakan gambaran bagi para Ketum Parpol.

Baca juga: Gerindra Klaim Presiden Jokowi Tak Pernah Intervensi Urusan Pilpres