TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai bahwa sebaiknya presiden dan menteri tidak perlu menitip nama capres dan cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Tidak perlulah presiden atau menteri pembantu presiden di kabinet titip-menitip nama capres atau cawapres. Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," kata Herzaky dalam keterangannya dikutip Jumat (12/5/2023).

Herzaky melanjutakan pemerintah itu tugasnya menjalankan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk rakyat. 

"Waktu tinggal 1,5 tahun, masih banyak janji kampanye yang belum dilaksanakan, masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak. Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," tegasnya.

Menurutnya kalau berharap ada keberlanjutan pembangunan, silahkan pemerintah merancang cetak biru pembangunan. 

"Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti di era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," sambungnya.

Lalu kata Herzaky, ada baiknya pemerintah memastikan pileg dan pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan. 

"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu-lah, perpanjang masa jabatanlah, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," lanjutnya.

Baca juga: Elite PPP Romahurmuziy Sebut Anies Baswedan Buka Diri Jadi Cawapres di Pilpres 2024

Pantas saja menurutnya demokrasi Indonesia makin menurun kualitasnya di era ini. Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktek-praktek demokrasi dan mana praktek-praktek monarki atau kerajaan. 

"Kalau presiden atau pemerintah merasa mereka raja, mereka punya kekuasaan mutlak, dan sistem pemerintahan kita adalah kerajaan, barulah mereka ikut-ikutan menentukan siapa penerusnya. Tapi, negara kita ini negara demokrasi," tutupnya.