TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menilai tidak ada masalah
Presiden Joko Widodo ikut campur dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Menurut Budi Arie, keterlibatan Jokowi merupakan hal yang wajar karena dirinya adalah seorang presiden.

"Bukan terlibat langsung, tetapi dia ini loh 'orang bilang kok pak Jokowi cawe cawe'. Lah saya bilang rakyat biasa aja boleh cawe cawe untuk Pilpres, apalagi presiden," kata Budi Arie dalam diskusi virtual Mengejar Cawapres, Sabtu (13/5/2023).

Budi Arie mengatakan, sebagai presiden, Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan negara ke depan.

Baca juga: Puncak Musra Digelar Besok, Projo: Publik Menunggu Siapa Capres yang Didukung Jokowi

Dirinya menilai Jokowi menginginkan bangsa ini tidak mengalami kemunduran.

"Dia kan punya tanggung jawab sejarah dan moral bahwa bangsa ini nggak boleh mundur ke belakang," ujar Budi Arie.

Calon presiden yang didukung oleh Jokowi, menurut Budi, akan menang dalam Pemilu mendatang.

Terdapat beberapa faktor, kata Budi Arie, yang membuat Jokowi berpeluang besar menjadi penentu sosok capres.

"Kan tadi saya sudah bilang approval rating tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Pak Joko Widodo ini kan mencerminkan bahwa siapapun yang didukung Pak Jokowi akan menang," ucap Budi Arie.

"Pak Jokowi ini punya kemewahan, punya keistimewaan karena beliau ini bisa menjadi the real kingmaker. Kalau buat bahasa kami Projo, Jokowi is the real king maker karena siapapun yang didukung pasti menang. Rakyat percaya Beliau 1, relawan yang masih solid dan militan, 3 apa-apa yang dicapai oleh Pak Jokowi nyata," tambah Budi Arie.

Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Baca juga: Hasil Musra Relawan Jokowi: Ganjar Pranowo Raih Suara Terbanyak, Prabowo Kedua

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).