Pidato Anies Baswedan Tak Sesuai Data Kementerian PUPR? Berikut Perbandingan dengan Data BPS
Data yang disampaikan Anies Baswedan tak sesuai denagn data Kementerian PUPR? Berikutisi data dan pidato Anies Baswedan saat acara HUT ke-21 PKS
Penulis: Pondra Puger Tetuko
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) melaporkan Anies Baswedan ke Mabes Polri dengan dugaan menyebarkan berita bohong atau hoaks saat berpidato pada acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabtu (20/5/2023).
Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya.
Apabila merujuk data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan nasional non-tol pada kepemimpinan Presiden SBY di tahun 2004 mencapai 34.629 kilometer.
Pada Desember 2014, tercatat jalan nasional non-tol menjadi 38.570 kilometer.
Artinya, jalan nasional non-tol di era SBY bertambah sekira 3.941 kilometer.
Baca juga: Isi Pidato Anies Baswedan yang Buat Relawan Ganjar Pranowo Geram hingga Melapor ke Mabes Polri
Selanjutnya, Kementerian PUPR mencatat panjang jalan nasional non-tol hingga akhir 2021 mencapai 46.965 kilometer.
Melansir laman TribunJakarta.com, hal ini menunjukkan jalan nasional non-tol yang dibangun di era Presiden Jokowi bertambah hingga 8.395 kilometer.
Data Kementerian PUPR menunjukkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi lebih masif dibandingkan zaman SBY.
Meski demikian, pernyataan Anies tak sepenuhnya salah.
Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hal berbeda dibandingkan data Kementerian PUPR.
Dari catatan BPS, panjang jalan nasional non-tol tahun 2004 mencapai 34.628 km, kemudian bertambah menjadi 46.432 km di tahun 2014.
Pada tahun 2021, panjang jalan nasional non-tol kembali bertambah menjadi 47.017.
Hal tersebut dapat diartikan jalan nasional non-tol di era SBY bertambah 11.804 kilometer dan di zaman Jokowi hanya bertambah 585 kilometer.
Data BPS ini disinyalir digunakan Anies untuk ‘menyerang’ Presiden Jokowi.
