Dampak Negatif Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024: Mulai dari Netralitas hingga Kekuasaan Berlebih
Pengamat membeberkan lima dampak negatif cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 seperti soal netralitas presiden hingga terkait kurangi kebebasan.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Analis politik sekaligus Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago membeberkan lima dampak negatif terkait cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024 mendatang.
Pertama, Pangi mengungkapkan cawe-cawe Jokowi bakal mengaburkan netralitas eksekutif dengan lembaga negara lainnya.
Sehingga, sambungnya, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa keputusan politik lantaran dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisipatif.
"Campur tangan Jokowi dapat mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya. Pemerintahan yang seharusnya netral dalam memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses demokratis menjadi terlihat tidak objektif."
"Hal ini dapat merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisipatif," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/6/2023).
Kedua, campur tangan Jokowi dalam Pilpres 2024 bakal mengurangi kebebasan warga negara dalam menentukan capres-cawapres yang bakal dipilihnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Intervensi Politik: Hak sebagai Kader Partai
Selain itu, cawe-cawe Jokowi juga dapat membatasi pilihan politik masyarakat serta merampas hak untuk terlibat aktif dalam proses politik.
Ketiga, Pangi menilai akan ada potensi kekuasaan berlebihan jika Jokowi terus terlibat dalam proses politik dalam Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Jokowi mengatakan alasan cawe-cawe yang dilakukannya demi mencari calon penerusnya sebagai presiden.
Hal ini, katanya, bakal menciptakan preseden buruk lantaran Jokowi memiliki kendali penuh terkait Pilpres 2024.
"Campur tangan Jokowi dapat menimbulkan kekhawatiran tentang akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam demokrasi, penting untuk memastikan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif."
"Jika presiden terlibat secara aktif dalam menentukan calon penerusnya, hal itu dapat menciptakan 'preseden' yang berbahaya di mana presiden memiliki kendali penuh terhadap proses politik dan pemilihan," jelasnya.
Selanjutnya, Pangi mengatakan cawe-cawe Jokowi bakal merusak kepercayaan publik terkait proses Pemilu 2024 serta integritas lembaga-lembaga terkait.
Bahkan, sambungnya, apa yang dilakukan Jokowi bakal menghilangkan kepercayaan terhadap capres yang dipilih.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.