"Ini dapat menghasilkan ketidastabilan sosial dan politik, serta mengurangi legitimasi pemerintah yang akan datang," katanya.

Baca juga: Soal Cawe-cawe Pemilu, Mahfud MD: Anies Baiknya Kompakan Koalisi, Biar Nggak Dijegal Internal

Terakhir, cawe-cawe Jokowi akan menghalangi potensi capres-capres yang memiliki visi baru, gagasan inovatif, atau perspektif berbeda.

Secara lebih luas, Pangi menilai hal tersebut turut memengaruhi perkembangan demokrasi dan mencegah perubahan yang diperlukan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus memiliki tuntutan yang dinamis.

"Dengan campur tangan presiden dalam menentukan penerusnya, ada risiko terjadinya stagnasi politik. Calon-calon yang mungkin memiliki visi baru, gagasan inovatif, atau perspektif yang berbeda mungkin akan terhalang oleh pengaruh presiden saat ini."

"Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi dan mencegah perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan dinamis," tuturnya.

Dari kelima dampak negatif tersebut, Pangi meminta agar Jokowi tetap netral dan vakum dari ikut campur tangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: NasDem: Presiden Jokowi Jangan Cawe-cawe Hanya untuk Kepentingan Politik Pribadi

Hal tersebut, ucap Pangi, lantaran sistem pemilu di Indonesia masih lemah dan berpotensi akan memunculkan pemilu yang bersifat partisan.

"Presiden Jokowi cawe-cawe, tetap menyimpang masalah, ada potensi abuse of power. Presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024."

"Cara menghentikan itu semua presiden harus netral dan cuti. Kita Indonesia masih membutuhkan kekuasaan Presiden dan negara yang netral, sebab sistem pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada pemilu partisan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024