TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara terkait pengakuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Koalisi pengusung capres Anies Baswedan itu mengakui penjegalan politik jelang Pilpres 2024 dari pihak oposisi mulai terasa.

Menanggapi hal itu, Pangi mengatakan, penjegalan dalam politik itu haram.

Menurutnya, pihak oposisi seharusnya mengalahkan Anies di pertarungan resmi, yakni Pilpres 2024.

"Mending dia fair aja, maksudnya kalahkan Anies itu di gelanggang pertarungan. Jangan dijegal tidak bisa masuk gelanggang," kata Pangi, kepada Tribunnews.com, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Mahfud MD dan Puan Sempat Masuk Daftar Cawapres Anies, Kini Mengerucut ke Khofifah?

Terkait pengakuan penjegalan KPP itu, Pangi menyebut, demokrasi Indonesia tidak berkualitas.

"Jadi kalau orang enggak masuk gelanggang, diakuisisi, dieliminasi, dijegal atau Partai Demokratnya dirampok, kemudian Aniesnya tidak bisa maju sebagai capres, itu kan mau dibawa kemana demokrasi kita. Enggak berkualitas," ucapnya.

Menurutnya, penjegalan dalam bentuk apapun tidak perlu dilakukan.

Sebab, praktik penjegalan membuat jalannya pesta rakyat lima tahunan itu dicampuri rasa ketidakadilan.

"Memang membuat enggak adil, enggak fair. Jadi untuk apa penjegalan ini. Ini enggak baik untuk demokrasi. Lebih baik ya kalahkan aja di pertarungan. Jangan dijegal."

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan di Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said angkat bicara soal penjegalan terhadap pihaknya jelang Pilpres 2024.

Sudirman mengatakan, ia tak mau ambil pusing soal ramainya isu penjegalan yang mulai dirasakan. 

Sehingga, pihaknya tidak juga memikirkan untuk membalas penjegalan itu.

"Kalau penjegalan hanya dicounter dengan wapres (untuk Anies) nggak cukup itu. Kan penjegalan harusnya seimbang pakai penjegalan juga. Tapi kita nggak mau jegal juga," kata Sudirman, dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023)