TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan pihaknya tak mau dianggap perusak Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu terkait rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Said menyebut rencana pertemuan Puan dan AHY didasari dengan niat baik untuk membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya.

"Jangan kemudian begitu bertemu 'wah ini nanti PDIP akan merusak koalisi', mana bisa kami punya niat seperti itu, tidak lah," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini berpendapat komunikasi antara partai politik (parpol) sangat perlu dilakukan.

"Politik itu kan komunikasi, sehingga komunikasi antar partai politik tidak boleh mampet," ujar Said.

Said menjelaskan pertemuan antar parpol ini merupakan tindaklanjut dari silahturahim Puan ke parpol lain sebelumnya.

"Iya dong, sehingga ini jangka panjang, kawan-kawan kan melihatnya sepotong-sepotong, tidak, ini sudah enam bulan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Puan Maharani akan bertemu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto, saat ditemui usai menghadiri acara Peresmian Kapal Kesehatan Laksamana Malahayati, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

"Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog," kata Hasto, kepada awak media, Sabtu ini.

Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan.

Dia menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP.

"Ya nanti. Kan abis peresmian Laksamana Malahayati, jadwal-jadwal di DPR. Nanti kita lihat," jelas Hasto.

Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.

Sedangkan, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang.