Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo merespons cuitan politikus sekaligus calon legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando.

Dalam akun twitternya, Ade Armando mengatakan ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kontrak politik tersebut yakni menteri yang bakal membantunya di kabinet, bila terpilih nanti, ditunjuk berdasarkan pertujuan PDIP.

Menyikapi isu tersebut, Ganjar membantahnya.

"Oh enggak ah," kata Ganjar usai rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Ia mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang mana penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Seloroh Ganjar Pranowo Kepada Sandiaga Uno yang Akan Gabung PPP: Pakai Baju Hijau Ya Besok

"Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatifnya presiden. Jadi serahin ke Presiden," katanya.

Sebelumnya teken kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Ade mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.

Baca juga: Respons Usulan Perindo Majukan TGB Jadi Cawapres Ganjar, Djarot PDIP: Nama Kandidat Masih Dikaji

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade di akun Twitternya, dikutip Selasa pagi.