TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengusulkan agar adanya pembahasan terkait opsi penundaan Pilkada 2024.

Ia menyebut adanya potensi permasalahan terbesar dan terbanyak yang biasanya terjadi dalam gelaran Pilkada.

Sementara, penyelenggaraan Pilkada pun turut berdekatan dengan pelantikan presiden baru yang terpilih dalam Pilpres 2024.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti."

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Rahmat dikutip dari laman Bawaslu RI.

Baca juga: Relawan Saka Deklarasi Dukungan untuk Kaesang Maju di Pilkada Depok 2024

Rahmat pun mengungkapkan alasan lain agar adanya pembahasan opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 yaitu salah satunya terkait faktor persiapan keamanan dalm pelaksanaannya.

"Kalau sebelumnya, misalnya Pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya, atau polisi dari provinsi lain."

"Kalau Pilkada 2024 tentu sulit, karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," jelasnya.

Sebelum pemaparan terkait usulan opsi pembahasan penundaan Pilkada Serentak 2024, Rahmat mengungkapkan adanya tiga aspek potensi permasalahan.

Pertama, Rahmat mengungkapkan adanya permasalahan dari penyelenggara pemilu.

Adapun beberapa masalahnya terkait pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu dan beban kerja penyelenggaran pemilu yang dinilainya terlalu tinggi.

Selain itu, Rahmat mengakui belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS saja malah sampai marah-marah."

"Begitu juga surat suara itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," jelasnya.

Baca juga: Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Rawan Masalah, Komite I DPD RI Minta Penjelasan Wamendagri