TRIBUNNEWS.COM - TNI menjelaskan alasan dicabutnya baliho bergambar bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dari PDIP yang terpasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, hal itu dilakukan demi menjaga netralitas TNI.

"Demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024," kata Julius, Senin (17/7/2023), dikutip dari TribunTangerang.com.

Hal tersebut juga sesuai arahan dari Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang mengimbau kepada seluruh prajurit agar berkomitmen untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang.

Salah satunya, yakni tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Sebelumnya, pencabutan baliho Ganjar Pranowo itu terekam dalam video yang berdurasi 31 detik dengan narasi "Arogan oknum TNI ancam relawan copot baliho Ganjar Pranowo".

Baca juga: Ketua Umum Ganjarian Soroti Penurunan Baliho Ganjar di Muara Taweh: TNI Jangan Jadi Alat Politik

Pencabutan Baliho Libatkan Satpol PP hingga Perwakilan Partai

Laksamana Yudo Margono mengatakan, penurunan baliho bergambar Ganjar Pranowo tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah, mulai dari Satpol PP hingga perwakilan partai.

"Kemarin dari Dandim Muara Taweh, itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi, dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP, juga Pak Bupati sudah menyampaikan semuanya, jadi dilepas dan disaksikan oleh mereka," ujar Yudo, dikutip dari Wartakotalive.com.

Yudo memastikan dalam Pemilu 2024 nanti, jajarannya tetap menjaga netralitas dengan adanya larangan memasang spanduk salah satu bacapres di area TNI.

Baca juga: Temui Menko Airlangga Bahas 37 PSN di Jateng, Ganjar Pranowo Yakin Proyek Akan Selesai Era Jokowi

"Di situ ada markas Kodim dan perumahan, penekanan saya netralitas TNI itu tidak memasang gambar kampanye di area TNI," ucapnya.

Selain itu, Yudo juga menolak adanya istilah pencopotan karena terkesan kasar dan seolah dilakukan tidak sesuai aturan.

"Kalau dicopot itu kesannya langsung digaruk, dicopot gitu. Ini tidak. Kita tetap pakai aturan yang ada."

"Karena izinnya tidak dipasang di situ, maka kita sampaikan kenapa dipasang di situ, karena sudah jelas soal netralitas TNI," katanya.