Laksamana Yudo Margono mengatakan, penurunan baliho bergambar Ganjar Pranowo tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah, mulai dari Satpol PP hingga perwakilan partai.

"Kemarin dari Dandim Muara Taweh, itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi, dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP, juga Pak Bupati sudah menyampaikan semuanya, jadi dilepas dan disaksikan oleh mereka," ujar Yudo, dikutip dari Wartakotalive.com.

Yudo memastikan dalam Pemilu 2024 nanti, jajarannya tetap menjaga netralitas dengan adanya larangan memasang spanduk salah satu bacapres di area TNI.

Baca juga: Temui Menko Airlangga Bahas 37 PSN di Jateng, Ganjar Pranowo Yakin Proyek Akan Selesai Era Jokowi

"Di situ ada markas Kodim dan perumahan, penekanan saya netralitas TNI itu tidak memasang gambar kampanye di area TNI," ucapnya.

Selain itu, Yudo juga menolak adanya istilah pencopotan karena terkesan kasar dan seolah dilakukan tidak sesuai aturan.

"Kalau dicopot itu kesannya langsung digaruk, dicopot gitu. Ini tidak. Kita tetap pakai aturan yang ada."

"Karena izinnya tidak dipasang di situ, maka kita sampaikan kenapa dipasang di situ, karena sudah jelas soal netralitas TNI," katanya.

Respons Ganjar Pranowo

Sementara itu, capres dari PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan lapangan mengenai pencabutan baliho bergambar dirinya di markas TNI Muara Teweh.

"Oh ya temen-temen lagi ngecek ya, saya belum tau, lebih baik kita klarifikasi dulu. Kita tanya dulu apa yang sebetulnya yang terjadi," kata Ganjar, dikutip dari Wartakotalive.com.

Dikatakan Ganjar Pranowo, jika baliho yang dipasang tersebut melanggar aturan, maka ia akan mengikhlaskannya.

Namun, jika ternyata tidak ada unsur pelanggaran, maka ia akan menanyakan hal tersebut.

"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Kalau tidak ya harus kita tanyakan," ujar Ganjar. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam) (TribunTangerang.com/Joanita Ary) (Wartakotalive.com/Dwi Rizki/Alfian Firmansyah)