Selain itu, diperoleh data hasil penelitian sebanyak 33,50 % tidak puas atas sistem demokrasi dan kepemiluan yang ada sekarang.

Menurut Direktur Jurnal Publik, Zahra menyatakan ada lima hal mendasar mengapa aktivis gerakan sosial tidak puas kepada sistem demokrasi dan pemilu yaitu negara gagal mengatasi konflik pemilu, daftar pemilih belum akurat, proses pengawasan pemilu bermasalah, sosialisasi pemilu kurang berjalan massif dan masih ditemukannya kecurangan pemilu.

“Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan nasional menggambarkan aktivis gerakan sosial merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan negara. Sistem pemilu dan demokrasi juga masih meninggalkan banyak persoalan yang harus dibenahi. Kita perlu mendorong pemimpin nasional dan penyelenggara pemilu agar bekerja lebih serius dan bekerja keras mengatasi problematika ini agar tidak semakin merusak kredibilitas kepemimpinan, demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia,” tegasnya.

Zahra menambahkan sebanyak 78,90% aktivis gerakan sosial memandang perlu adanya perubahan dalam sistem kepemimpinan di Indonesia. Mengenai sosok calon pemimpin ke depan, sebanyak 49,60 % aktivis gerakan sosial menilai belum menemukan sosok yang tepat dalam memimpin Indonesia ke depan.

Mengenai harapan aktivis gerakan sosial terhadap pemilu 2024, Zahra menjelaskan bahwa 69,80% aktivis gerakan sosial setuju adanya kompetisi politik yang sehat, adanya harapan agar masyarakat terhindar dari politik uang (34,20%), sebanyak 75,60% setuju masyarakat memilih dengan objektif dan rasional, 75,20% setuju masyarakat tidak kehilangan motivasi menemukan pemimpin ideal dan sebanyak 71,80% setuju politik identitas hilang di Indonesia.

“Aktivis gerakan sosial juga mendesak calon pemimpin Indonesia mendatang agar memprioritaskan tujuh isu strategis yaitu diangkatnya isu perempuan dan kesetaraan gender, cetak biru paradigma pendidikan nasional, peningkatan SDM dan fasilitas pendukungnya, perubahan pola pikir dan kultural kesehatan masyarakat, negara memprioritaskan diskursus HAM, adanya dialog universal antar umat beragama, dan menumbuhkan pendidikan demokrasi di masyarakat” jelas Zahra.

Kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2024 menantikan antitesa dalam setiap estafet kepemimpinan nasional pada presiden sebelumnya. Setiap pergantian
kepemimpinan selalu menyajikan fakta empiris dari kepemimpinan sebelumnya.

Baca juga: Perbandingan Harta Kekayaan 5 Kandidat Cawapres Ganjar di Pilpres 2024

“Kita menunggu sejauh mana hasil pemilihan presiden mampu menawarkan gagasan kebaruan kepemimpinan nasional dan bagaimana membawa isu strategis dalam tataran perbincangan publik dan tindakan nyata. Bagaimanapun keterlibatan pemimpin dibutuhkan untuk merespons persoalan faktual dengan konsep kebaruan yang mampu mengadaptasi kebutuhan global tanpa menghilangkan identitas kearifan lokal,” tutupnya.