Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU Parsadaan Harahap menyoroti paradigma di kalangan peserta pemilu dan aktor-aktor politik yang dapat memicu situasi dan mendorong praktik money politic atau politik uang.

Paradigma tersebut, kata dia, adalah "lebih baik menang bermasalah daripada kalah bermartabat".

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang di kanal Youtube Bawaslu RI pada Minggu (13/8/2023).

"Ada paradigma di kalangan peserta pemilu dan aktor-aktor politik kita, lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat, atau kalah bermartabat," kata dia.

"Ini juga memicu situasi sehingga money politic ini dimainkan dulu, nanti urusan bahwa nanti ada gugatan dan sebagainya, mereka menganggap yang penting menang dulu walaupun ada masalah," sambung dia.

KPU, kata dia, berharap pemetaan terkait potensi kerawanan yang dilakukan Bawaslu bisa dilakukan di tingkat lapangan dan diimplementasikan dalam upaya-upaya pencegahan yang konkret. 

Pemetaan yang sudah dilakukan, kata dia, diharapkan juga kompatibel dengan strategi pencegahan Bawaslu.

Harapan tersebut, kata dia, muncul karena modifikasi praktik politik uang terjadi di semua level, proses pemilu, dan pilkada.

"Apa mungkin karena pelakunya, aktor money politiknya melakukan pengkaderan atau aktor politik di tingkat lokal misalkan berdasarkan pemetaan adalah aktor politik yang sudah terlatih, maka bentuk-bentuknya sangat variatif," kata dia.

"Dari mulai yang bentuknya konvensional, sampai mungkin yang sudah sifatnya mengarah kejahatan kerah putih," sambung dia.

Selain itu, kata dia, strategi-strategi yang mereka lakukan juga sudah sangat canggih, terstruktur, dan masif. 

Hal tetsebut, kata dia, terasa dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada. 

"Namun secara faktual kita susah membuktikan," kata dia.

Tidak hanya itu, kata dia, praktik politik uang juga memiliki daya rusak yang luar biasa.

Praktik tersebut, kata dia, mengganggu demokrasi, keadilan, serta integritas siapapun termasuk penyelenggara.

Baca juga: DKPP Pecat Oknum yang Terbukti Lakukan Politik Uang Dalam Proses Seleksi di KPU dan Bawaslu

"Karena memang di sini juga berlaku hukum ekonomi. Jadi ada supply ada demand. Jadi ada semacam kebutuhan yang ini sudah mengakar di masyarakat," kata dia.

"Dan inilah tantangan bagi kita semua untuk bagaimana lebih membangun sebuah strategi bersama di tingkat lapangan untuk melakukan pencegahan terhadap proses-proses money politic yang dilakukan," sambung dia.