Politisi PDIP: Kerjasama Politik Dasarnya Harus Kesukarelaan dan Keikhlasan, Tak Boleh Kawin Paksa
Menyikapi hal itu, Basarah mengatakan sejatinya peta politik itu merupakan hal yang dinamis dan tidak bisa dipastikan.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah merespons kelanjutan tim teknis yang sempat dibentuk PDIP bersama Partai Golkar saat Puan Maharani menyambangi kediaman Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Saat ini, Partai Golkar diketahui sudah secara resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto dan menyepakati kerja sama dengan tiga partai lain yakni PAN, PKB dan Gerindra untuk Pemilu 2024.
Menyikapi hal itu, Basarah mengatakan sejatinya peta politik itu merupakan hal yang dinamis dan tidak bisa dipastikan.
"Itu kan politik. Politik itu dinamis cair ya bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerja sama," kata Basarah kepada awak media di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Baca juga: PDIP Ungkit Lagi Pilpres 2014, Politisi PAN: Setiap Peristiwa Politik Punya Konfigurasi yang Berbeda
Basarah mengatakan hal wajar bila ada partai politik yang berpindah sikap politiknya, terlebih baru sebatas penjajakan.
"Apalagi yang baru sekedar penajajakan dan itu kami anggap sesuatu yang wajar dalam dinamika politik kita seperti ini," tutur dia.
Poin utamanya, kata dia, dalam kerja sama politik harus ada dasar kesukarelaan dan tidak boleh ada kawin paksa di0antara kedua pihak.
Jika ada keikhlasan dan kesukarelaan upaya kerja sama yang dicanangkan oleh kedua pihak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapakan.
"Karena yang penting bagi kami sebuah kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama tidak boleh ada kawin paksa ya. Sehingga harus satu sama lain saling bekerja sama," tukas Basarah.
Diketahui, Partai Golkar dan PDIP sebenarnya sudah sepakat membentuk tim teknis.
Tim ini digadang-gadang akan selalu melakukan pembahasan terkait wacana koalisi kedua partai di Pilpres 2024.
Adapun tim teknis ini diisi oleh perwakilan dari partai masing-masing.
Untuk PDIP diwakili oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Olly Dondokambey dan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Sementara dari Partai Golkar yakni Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, dan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.