Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, penentu calon presiden dan calon wakil presiden bukan dirinya selaku presiden, bukan juga wewenang 'Pak Lurah'.

Hal ini disampaikan Jokowi usai mengetahui adanya tren di kalangan elite politik menjadikan 'Pak Lurah' sebagai tameng perihal pertanyaan capres-cawapres Pemilu 2024.

Mulanya Jokowi tidak tahu siapa yang dimaksud Pak Lurah tersebut.

Tapi belakangan dia sadar bahwa sosok itu merujuk ke dirinya selaku presiden.

"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketum parpol bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan capres dan cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2023).

Baca juga: Gagal Berkoalisi Usung Ganjar di Pilpres 2024, Elite PDIP Ungkap Ketidaksepahaman dari Pihak Golkar

Jokowi pun menyadari hal tersebut merupakan bagian dari nasib seorang presiden yang dijadikan tameng atau alibi dari para elite politik dalam menentukan langkah politiknya.

"Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib dari seorang presiden, dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," katanya.

Tanggapan Para Politisi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi, keluhan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku kerap disebut sebagai 'Pak Lurah'.

Paloh menilai kalau apa yang disampaikan oleh Jokowi hanya sebuah candaan.

"Ada perumpamaan semua harus atas persetujuan 'Pak Lurah', saya kira sebagai sebuah jokes saja, ada science of human bagus juga di negeri ini ya kan," ujar Paloh.

Baca juga: Didukung Golkar dan PAN, Prabowo Dinilai Kian Berpeluang Besar Menangkan Pilpres 2024

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga membantah soal restu Pak Lurah atau merujuk ke Presiden Jokowi dalam bergabungnya PAN dan Golkar mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres.

Ia mengatakan dalam ranah politik, tak bisa menyeret-nyeret seorang presiden untuk terlibat di dalam proses pembahasan internal partai politik.

"Ya pak Jokowinya aja kan udah ngomong, nggak ada lurah-lurahan. Yang lurah itu siapa? Begitu," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

"Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik," kata dia.